Aktivis Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat atau KOMKAR menyinggung pelaksanaan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, 15-16 November 2022.
Oleh: Jack Paridi (Ketua KOMKAR Basis FPPI Pimkot Mamuju)
“Utang indonesia /september 2022. 7.420,47”
G-20 sudah memulai aktivitasnya sejak dibentuk pada tahun 1999 di Jerman Namun forum intergovernmental ini baru dikenal komunitas internasional secara luas terutama sejak tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpinnya
memutuskan mengubah tingkat pertemuannya dari level menteri ke level Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan.
G-20 menjadi high profile forum
dengan digelarnya KTT pertama di Washington. Pemimpin pun bersepakat untuk mengadakan pertemuan KTT dua kali dalam setahun dengan agenda urgent untuk mengatasi krisis finansial yang melanda dunia. Profil G-20 semakin meroket ketika pemimpin-pemimpin G20 bersepakat untuk menjadikan G-20 sebagai premier forum for economic cooperation (forum utama kerjasama ekonomi).
Puluhan komitmen telah dibuat dan
implementasinya telah diupayakan oleh masing-masing anggota G-20.
Setiap anggota dituntut untuk memperkuat lembaga keuangan domestik mereka melalui permodalan yang kokoh dari hantaman krisis likuiditas, untuk membuat kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel, kebijakan perdagangan yang anti proteksionisme, dan lain-lain.
Reformasi lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) merupakan inisiatif terpenting di antara inisiatif-inisiatif
yang mendesak dan penting lainnya dalam penataan arsitektur finansial
global.
Sejak bergabungnya indonesia dalam forum G-20 sejak tahun 1999 dengan alasan pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1997-1998 tidak memeberikan bukti pemulihan justru membuka ruang eksploitasi besar besaran di indonesia
KTT G20 yang berlangsung di bali dilaksanakan dengam tertutup jokowi dodo tidak memperbolehkan media untuk hadir dalam konfrensi tingkat tinggi g20, bisa di pastikan ada pendiskusian tentang pembukaan kran investasi besar besaran yang akan berlangsung di negara ini.
Padahal kita tau bahwa
Dari semua anggota G20, Indonesia termasuk yang paling bawah dalam kesejahteraan masyarakat
Pemerintah Indonesia perlu lebih perhatian dan konsisten dalam menjalankan agenda nasional di tengah-tengah keterlibatan aktifnya
dalam forum internasional termasuk G-20 yang prestisius.
Indonesia perlu memahami bahwa keanggotaannya dalam forum internasional tidak secara otomatis menjadi solusi bagi semua masalah nasional. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu memahami masalah utama yang menghambat pembangunan nasional dan menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang ditangani oleh G-20 tidak selalu merefleksikan masalah inti Indonesia. Sehingga solusi yang ditawarkan forum global tidak selalu tepat untuk kasus Indonesia.
Kita harus pahami bahwa forum g20 tidak semuanya bicara soal indonesia dan tdk sepenuhnya bicara soal peran pemulihan ekonomi indonesia akan tetapi indonesia dianggap potensi untuk di keruk untuk penguatan ekonomi dan pasar global
Bisa dipastikan bahwa hasil dari KKT G20 akan mengasilkan membludaknya mega proyek di Indonesia yang akan dikontrol oleh asing. Jika pembahasannya adalah soal ENERGI maka akan banyak titik tambang batu bara dan proyek proyek perusahaan listrik untuk mendorong transisi energi tersebut dan digitalisasi
Indonesia yang hanya menjadi penggembira dalam G20 tapi kenyataan ekonomi politiknya semakin menyengsarakan rakyat, soal perubahan iklim yang banyak menimbulkan bencana, eksploitasi Kapitalis global yang memicu perubahan iklim, Indonesia mau ke mana dalam pertarungan Blok AS dan Rusia-China dalam keanggotaan G20?
Masuknya Indonesia dalam G-20 menimbulkan pertanyaan bagi beberapa pihak, khususnya negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang merasa lebih mapan secara ekonomi, seperti Singapura dan Malaysia. Tingkat
keterbukaan perekonomian Indonesia masih dipertanyakan oleh banyak negara. Birokrasi Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya mendukung tingkat perekonomian yang terbuka. Indonesia juga tercatat sebagai negara
dengan tingkat korupsi yang besar. Tingkat stabilitas politik Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi investasi asing yang aman. Reformasi politik yang saat ini dikembangkan Indonesia tidak memperlihatkan suatu prestasi bagi terciptanya stabilitas politik.
Merespon keraguan ini, Indonesia perlu membuktikan bahwa Indonesia memang pantas masuk dalam G-20.
Misalnya dengan menunjukan
peningkatan pertumbuhan ekonomi positif. Pembuktian diri tersebut dapat dilakukan dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk 2010 agar mencapai hingga 6 persen sesuai dengan target pemerintah, sehingga dapat
menciptakan 2,32 juta lapangan kerja di Indonesia dan dapat secara langsung menyerap 1,9 juta gabungan antara angkatan kerja baru dan pengangguran lama. Realisasi investasi langsung yang ditargetkan pemerintah untuk tahun
2010 sebesar Rp. 1894 triliun, sedangkan pada semester I-2010 pemerintah baru berhasil mencapai Rp. 400 triliun.93 Harus disadari bahwa kebijakan stimulus tidak akan menciptakan kebangkitan ekonomi yang sustainable
karena stimulus hanya berfungsi sebagai pump pricing.
Belum lagi bicara soal soslusi krisis iklim, akan semakin sulit bicara soal mengatasi krisis iklim jika indonesia hanya berwacana mendorong kesadaran masyarakat untuk mengatasi krisis iklim tersebut.