Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang dibentuk untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, di Manokwari, Senin, menyatakan optimis regulasi ini dapat mendorong peningkatan layanan kesehatan di daerah itu, termasuk wilayah pedalaman dan kepulauan yang selama ini sulit dijangkau alat transportasi.
“Kami tentu ikut senang dengan disahkannya Perdasi tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan. Seluruh kegiatan menyangkut layanan kesehatan tertera dalam peraturan tersebut,” sebut Otto.
Parorongan mengungkapkan, butuh waktu setahun lebih untuk membahas hingga draft perdasi itu disahkan menjadi peraturan daerah.
Perdasi ini, kata dia, mengatur berbagai hal tentang pembangunan dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat. Pelayanan kesehatan dari daerah terpencil hingga di perkotaan seluruhnya dijabarkan secara jelas dalam peraturan ini.
“Termasuk penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah. Mudah-mudahan layanan kesehatan semakin meningkat dan berkualitas,” katanya.
Ia juga berharap, melalui peraturan ini Papua Barat mampu melaksanakan amanat pemerintah pusat, bahwa 10 persen anggaran wajib dialokasikan pada bidang kesehatan.
“Selama ini belum mencapai 10 persen. Tapi semua hal terkait kesehatan tidak semata-mata menjadi urusan Dinas Kesehatan, artinya ada juga mata anggaran di OPD lain. Mudah-mudahan kedepan bisa meningkat,” sebutnya lagi.
Ia mengutarakan, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan hingga di daerah-daerah terpencil. Pelayan-pelayan kesehatan dasar akan ditingkatkan, seperti perbaikan gizi penduduk, pemberian vaksinasi dan imunisasi, program pencegahan penyakit menular dan lainnya.
Menurut dia, yang menjadi permasalahan di lapangan selama ini adalah ketersediaan tenga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Ini akan menjadi perhatian pemerintah baik provinsi dan kabupaten.
