Ambon (ANTARA) – Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menggelar lokakarya peningkatan pemahaman data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan statistik lainnya.
Kegiatan itu berlangsung di Ambon, Jumat, diikuti 79 peserta dari berbagai unsur yakni Humas OPD di Maluku, instansi vertikal, organisasi keagamaan, akademisi, serta media cetak dan elektronik.
Dibuka oleh Sekretaris Utama BPS RI Adi Lumaksono, lokakarya itu menghadirkan tiga orang pemateri yakni Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk dengan materi Sensus Penduduk 2020, kemudian Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Maluku Erhard Hatulesila membawa materi tentang indikator ekonomi-PMTB dan indikator lainnya, dan Yusuf Mangaraksa Kabid Statistik Sosial dengan materi Indikator Sosial Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM.
Sekretaris Utama BPS RI Adi Lumaksono dalam sambutannya mengatakan lokakarya ini untuk meningkatkan pamahaman para pemangku kepentingan tentang dana PMTB dan statistik lainnya.
“Saya ingin menyampaikan, terkait dengan satu data Indonesia, apa yang akan dilakukan BPS harus berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia,” katanya.
Mengacu pada undang-undang statistik yaitu UU Nomor 16 tahun 1997, pengumpulan data ada empat macam, pertama dengan cara sensus, kedua survei, ketiga kompulatif produk administrasi, dan ke empat dengan menggunakan metode “lucky” yang perlu diikuti perkembangannya dari waktu ke waktu.
“Karena itu, kalau kita simak sumber data yang selama ini kita lakukan ada tiga, yakni yang pertama data dari sensus yang dilakukan BPS, kemudian survei dari BPS atau dari instansi lain, kemudian registrasi dari kompulatif produksi administrasi,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Maluku Dumangar Hutauruk mengatakan pihaknya senang karena ada tanggapan positif dari para peserta terhadap apa yang disajikan, khususnya kegiatan lokakarya ini.
“Harapan kami, terutama yang kita undang dari unsur Humas instansi maupun media massa harusnya mampu untuk menyuarakan data-data tersebut sehingga bermanfaat untuk pembangunan daerah Maluku dan pembangunan nasional secara umum,” ujarnya.
Kalau hal ini tidak disuarakan orang mungkin tidak tahu apa yang terjadi di wilayah masing-masing. Oke di satu saat nanti kita akan proses dengan data kemiskinan yang mungkin selama ini kita anggap salah karena terlalu di bawah, tetapi pada dasarnya daftar kemiskinan itu juga sebagai acuan untuk bagaimana kita memacu pembangunan di daerah ini ke depan,” katanya.
