Manokwari (ANTARA) – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat, FX Widarto menyebutkan potensi investasi di daerah tersebut masih sangat besar baik pada kegiatan skala usaha besar maupun kecil.
“Investasi banyak cakupanya ya, segala bidang usaha termasuk usaha retail rumah makan dan lain-lain. Usaha retail potensinya masih sangat besar, terutama di daerah-daerah berkembang seperti Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan,” kata Widarto di Manokwari, Minggu.
Ia juga memandang bahwa investasi yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk pariwisata memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun demikian masih ada beberapa tantangan, diantaranya terkait situasi politik dan keamanan baik nasional maupun daerah.
“Saat ini pelaku usaha baik dari luar maupun di Papua Barat sendiri masih wait and see. Mereka terus menunggu dan memantau perkembangan situasi politik dan keamanan nasional maupun di sini,” jelasnya.
Terkait situasi keamanan di provinsi ini ia pun mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga agar terus kondusif.
“Jangan bebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan. Masyarakat juga harus berperan karena kalau keamanan terganggu justru masyarakat sendiri yang akan mengalami dampak paling besar, maka untuk mewujudkan Papua Barat yang aman dan nyaman masyarakat harus memainkan perannya secara baik,” terangnya.
Terkait kondisi perekonomian tahun 2019, BI masih optimistis bahwa Papua Barat masih cukup bagus di tengah pelambatan perekonomian nasional. Perekonomian Papua Barat berpotensi melambat akibat pengaruh pertumbuhan pelaku usaha dan penurunan harga minyak.
Ia mengapresiasi peran media dalam mengawal kerusuhan di Papua Barat pada Agustus 2019. Berita yang disajikan dinilai cukup bagus sehingga memberi pengaruh positif terhadap keamanan dan perekonomian di daerah tersebut.
“Yang pasti tidak provokatif, teman-teman wartawan menyajikan berita secara seimbang. Ini bagus, dampak baiknya cukup terasa,” lanjutnya.
Tantangan lain terkait investasi, sebut Widarto yakni masalah perizinan dan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah daerah dinilai sudah memiliki upaya yang cukup bagus dalam mendorong perbaikan.
“Seperti aksesibilatas transportasi baik udara, darat dan laut. Pemerintah pusat dan daerah terus berusaha melakukan perbaikan, pengembangan maupun pembangunan baru,” ujarnya.
