Oleh: Refli Sakti Sanjaya (Kader PMII)
Sebuah Pemahaman tentang Gerakan Aksi Massa
Gerakan Aksi Massa tidaklah dipahami sebagai bentuk perilaku “kurang ajar” apalagi upaya perilaku “makar” terhadap pemerintah (baca : pengurus negara), karena pada prinsipnya gerakan aksi massa yang terbangun seperti yang biasanya kita lihat bukanlah kegiatan yang tiba-tiba muncul begitu saja umpama buah apel yang langsung jatuh turun dari langit. Artinya gerakan aksi massa terbangun melalui proses kegiatan yang bertahap. Dari tahap diskusi-kajian, riset, konsolidasi-mobilisasi, rapat-rapat teknis, sampai tahap melangsungkan aksi-kampanye terkait issu pilihan yang ingin disuarakan. Terlepas dari issu apa yang menjadi pilihan untuk disuarakan, gerakan aksi massa disatu sisi harus dipahami sebagai wujud dari kesadaran kritis publik terhadap respon situasi dan kondisi yang sementara berlangsung ditengah kehidupannya. Serta disisi lain gerakan aksi massa juga harus dipahami sebagai wujud partisipasi politik dari publik terhadap keberlangsungan negara. Negara yang masyarakatnya mempunyai kesadaran kritis dengan bukti berpartisipasi dalam setiap proses berlangsungnya negara adalah kategori negara demokrasi yang sehat, jika sebaliknya demikian maka termasuk kategori negara demokrasi yang sedang sakit atau tidak sehat. Kita harus memahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu berarti bahwa setiap masyarakat (baca : publik/rakyat banyak) wajib terlibat dalam proses berlangsungnya negara, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengawasan, serta pengambilan keputusan tentang bagaimana seharusnya negara ini berjalan. Karena negara demokrasi seperti Indonesia memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bahkan dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam prosesnya, Gerakan Aksi Massa juga jangan dipahami sebagai kegiatan yang hanya berujung membuat terjadinya kericuhan di muka publik. Percayalah tidak ada satupun Gerakan aksi massa yang dibangun murni untuk tujuan membuat kericuhan di muka publik seperti halnya hanya ingin tawuran. Adapun jika dalam prosesnya dilapangan gerakan aksi massa sempat terjadi bentrok dengan aparat keamanan atau pemerintah itu sejatinya harus dipahami dengan dua hal. Pertama, dipahami sebagai wujud reaksi dari massa aksi karena responnya terhadap tindakan intimidasi dan represif dari proses pengamanan yang dilakukan oleh oknum aparat saat aksi massa berlangsung. Kedua, kita juga harus pahami bahwa dalam proses berlangsungnya gerakan aksi massa seringkali disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai provokator yang berbau ujaran kebencian dan kekerasan sehingga terkadang mengakibatkan timbulnya kericuhan dan bahkan parahnya bisa berujung tidak tersampaikannya issu tuntutan yang disuarakan. Sadar atau tidak, dua hal yang menjadi alasan sehingga gerakan aksi massa seringkali disalah pahami oleh sebagian kalangan masyarakat tidak lain hanyalah upaya sabotase terhadap gerakan aksi massa yang terbangun dengan tujuan melemahkan atau mengagalkan tujuan dari issu tuntutan yang disuarakan. Perihal informasi seperti ini lah yang harus banyak dikabarkan ke kalangan masyarakat secara luas agar tidak ikut menjadi bagian dari oknum yang seringkali salah paham tentang gerakan aksi massa. Karena pada dasarnya gerakan aksi massa adalah kegiatan yang tujuannya berlangsung secara damai dan juga tujuannya demi keberlangsungan negara yang baik, bukan justru kegiatan yang tujuannya hanya ingin tawuran dengan pemerintah. Serta gerakan aksi massa juga merupakan kegiatan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat bukan justru kegiatan untuk hanya satu atau dua orang saja.
Catatan Gerakan Aksi Massa di Mamuju dalam Kurun Waktu Lima Tahun
Pada Konteksnya di daerah Mamuju, Gerakan aksi massa juga seringkali terbangun oleh berbagai komunitas-komunitas yang memilih meleburkan diri menjadi suatu aliansi untuk memperjuangkan kepentingannya yang juga tidak lepas dari kepentingan kalangan masyarakat banyak. Tercatat sebagian jumlah gerakan aksi massa yang pernah terbangun secara aliansi di daerah Mamuju, Sulawesi barat dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu diantaranya :
• Aliansi Gerakan Reforma Agraria Sulbar
– Peringatan Hari Tani Nasional menuntut reforma agraria sejati (24 September 2019)
• Aliansi Gerakan Masyarakat Mamuju (GERAM)
– Penolakan Omnibuslaw RUU CILAKA (16 Maret 2020)
• Aliansi Sulbar Bergerak
– Sambut Pelantikan Anggota DPRD Sulbar dan menuntut beberapa issu yang bersifat nasional hingga lokal (26 September 2019)
– Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja (12 Oktober 2020)
– Percepatan Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (18 Februari 2021)
– Refleksi Menuju 8 Tahun Rezim Jokowi (18 Maret 2022)
– Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Amandemen UUD (11 April 2022)
– Tolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi sekaligus Sambut Kedatangan MENDAGRI Tito Karnavian (3 September 2022)
– Tolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi (7 dan 12 September 2022)
– Tolak Pengesahan KUHP yang anti demokrasi (6 Desember 2022)
– Peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional dengan menuntut beberapa permasalahan pokok yang ada pada buruh dan dunia pendidikan (2 Mei 2023)
• Aliansi Perjuangan Rakyat Mamuju
– Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja (7 Oktober 2020)
• Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulbar
– Percepatan Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (31 Mei 2021, dan 19 Juli 2022)
• Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulbar
– Tolak Revisi RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat (21 September 2022, 16 Januari 2023)
• Aliansi Pemuda Sulbar
– Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Amandemen UUD (11 April 2022)
– Evaluasi 100 Hari Kerja Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik (18 Agustus 2022)
• Aliansi Pemuda Sulbar Melawan
– Sambut Pj. Gubernur Sulbar Zudan dengan membawa issu tuntutan yang bersifat lokal (30 Januari 2023)
• Mahasiswa Untuk Rakyat Banyak (MURBA) Sulbar
– Sambut Kedatangan Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dengan membawa issu tuntutan yang bersifat nasional hingga lokal (23 Februari 2023)
– Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja (8, 9, 10, dan 14 Maret 2023)
(Sumber : Dari berbagai rilis berita di media)
Dari berbagai nama yang digunakan diatas saat membangun sebuah aliansi untuk melangsungkan gerakan aksi massa di Mamuju, kita yakin pasti masih ada beberapa nama-nama lagi yang pernah dibangun menjadi sebuah aliansi, hanya saja mungkin terbatas dalam ingatan dan sebagiannya tidak terekam oleh rilis berita di media. Dalam gerakan aksi massa yang terbangun di Mamuju, Sulawesi Barat juga kebanyakan komunitas pemuda-mahasiswa lah yang menjadi pelopornya. Tapi hal yang penting harus diketahui bahwa gerakan aksi massa yang terbangun dari sebuah aliansi di Mamuju, semuanya mempunyai satu tujuan besar yang sama yaitu memperjuangkan cita-cita kepentingan masyarakat banyak, yaitu cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran ditengah kehidupan masyarakat banyak. Cita-cita yang masih tergolong abstrak ini dalam prakteknya pun terbukti selalu diurai dalam bentuk issu nasional ataupun issu lokal. Gerakan aksi massa yang seringkali terbangun di Mamuju juga masih cenderung hanya didorong oleh nilai moralitas, atau sederhananya gerakan aksi massa yang terbangun masih saja bersifat gerakan moral, apalagi yang mempeloporinya adalah para pemuda-mahasiswa. Gerakan aksi massa yang bersifat gerakan moral diartikan sebagai sebuah gerakan yang terlaksana karena atas dasar respon terhadap masalah yang sudah nampak terjadi, seperti contoh : naiknya harga BBM, disahkannya UU yang dianggap tidak pro masyarakat, terjadinya tindakan kriminalisasi atau represifitas oleh aparat-pemerintah terhadap massa aksi, terjadinya perampasan lahan atau ruang hidup masyarakat atas nama pembangunan dan investasi, bahkan juga bisa karena issu yang ingin direspon kebetulan lagi viral dibicarakan diberbagai media, sehingga jiwa dan karakter kritis para pemuda-mahasiswa tersentuh untuk menjalankan kewajiban perannya sebagai agen control sosial dan agen perubahan yang seringkali menjadi bunyi-bunyian pada setiap ruang diskusi. Gerakan aksi massa yang bersifat gerakan moral juga cenderung terkesan hanya sebatas merespon masalah yang nampak terjadi serta tidak terbangun dengan waktu dan strategi yang berjangka panjang. Artinya gerakan aksi massa di Mamuju belum sampai terbangun atas dasar cita-cita politik yang lebih kongkrit seperti merumuskan agenda aksi massa yang bersifat jangka panjang dengan target lebih kepada perubahan atau melahirkan sebuah kebijakan yang dianggap pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.
Dari Sekadar Gerakan Aksi Massa Menuju Gerakan Politik
Mengutip teori klasik Aristoteles, bahwa “Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Jika meminjam teori klasik Aristoteles tentang pengertian politik, maka Itu artinya bahwa gerakan aksi massa yang bersifat jangka panjang dengan target lebih kepada terjadinya perubahan ataupun melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak justru harus dipahami sebagai gerakan yang sudah masuk pada level gerakan politik. Kita sudah seharusnya keluar dari cara pandang yang memaknai politik adalah hal yang terkesan diklaim tidak baik, sebab itu adalah dogma yang sengaja dibangun saat masa rezim orde baru (baca: masa suharto menjadi presiden) dengan tujuan untuk mematikan nalar kritis pemuda-mahasiswa agar tidak ikut campur dalam mengurusi proses keberlangsungan negara. Untuk lebih sederhana memahaminya, cukup berpegang pada teori klasik Aristoteles yang mengarahkan kita justru memaknai politik adalah suatu usaha untuk kepentingan kebaikan bersama, jadi jelas secara mendasar tidak ada letak salahnya dalam pengertian istilah politik. Yang membuat klaim tidak baik dalam istilah politik justru adalah para oknum yang telah menyalahgunakan partai politik demi kepentingan individu dan kelompok minoritasnya, serta selalu aktif melakukan aktivitas transaksional pada saat tiba masa Pemilu dengan menggunakan istilah politik pada setiap kegiatannya. Sehingga bisa berujung pada salah diartikannya istilah “politik” oleh sebagian masyarakat akibat dari pengamatannya selama ini dibeberapa dekade sebelumnya saat tiba masa-masa Pemilu. Maka dari itu kita harus keluar terlebih dahulu dari pemaknaan sempit bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang tidak baik lalu agar kita bisa dengan serius membahas lebih jauh gerakan yang bersifat jangka panjang dengan targetnya pada perubahan atau melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
Dalam prakteknya, gerakan politik tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan aksi massa, melainkan juga membutuhkan intrumen lain untuk bisa mewujudkan target yang ingin dicapai. Intrumen lain yang dimaksudkan disini adalah Partai Politik yang tentunya harus dibangun bukan atas dasar intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dari persekongkolan elit politisi dan elit bisnis yang ada. Persekongkolan antara elit politisi dan elit bisnis seringkali akrabnya kita sebut sebagai oligarki (baca : kelompok minoritas yang menguasai negara dan pasar). Partai politik yang dimaksud ini demikian kita istilahkan sebagai partai “alternatif”. Karena menyadari bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia telah dipengaruhi secara kuat oleh oligarki, maka dari itu seharusnya ada partai alternatif yang dibangun langsung oleh keinginan masyarakat banyak, atau minimal oleh keinginan komunitas pemuda-mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat, khususnya komunitas yang seringkali melangsungkan aksi massa. Tujuannya tentu selain untuk mewujudkan cita-cita politik yang isinya adalah kepentingan masyarakat banyak, juga untuk mengimbangi dominasi partai politik yang ada saat ini dalam proses penyelenggaraan negara, seperti halnya ketika ingin membuat suatu kebijakan.
Kita tahu bahwa sejauh ini telah ada beberapa partai alternatif yang disinyalir terbangun dan dimotori oleh para aktivis gerakan yang sebelumnya juga sering terlibat dalam gerakan aksi massa seperti diantaranya, Partai Hijau Indonesia (PHI), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Buruh. Namun dalam perjalanannya dari ketiga partai alternatif yang telah terbangun ini justru hanya satu yang dinyatakan lulus dalam verifikasi peserta Pemilu di tahun 2024 nanti, dalam hal ini yaitu Partai Buruh. PHI dan PRIMA tidak berhasil lulus dengan alasan yang klasik dalam sistem Pemilu di Indonesia, yaitu tidak terpenuhinya syarat ketersediaan jumlah cabang dan anggota di tiap daerah. Yang tentunya disadari bahwa syarat ini diduga sengaja dibuat untuk menyulitkan para masyarakat banyak ketika ingin membuat partai politik dengan tujuan mengikutkannya sebagai peserta Pemilu karena pasti akan terkendala di biaya akomodasi dan pengurusan berkas yang jika dihitung-hitung tak sedikit jumlahnya apalagi untuk para masyarakat kategori ekonomi menengah kebawah. Tetapi bukan berarti membuat sebuah partai politik tujuannya selalu harus untuk diikutkan sebagai peserta dalam Pemilu. Jika kita mengingat kembali di tahun 1996, sempat terbangun partai alternatif yang bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan tujuan untuk mengimbangi dominasi wacana politik yang diusung oleh Partai Golkar yang saat itu sengaja dibuat oleh suharto untuk mengkanalisasi massa dan antek-anteknya demi kepentingan mempertahankan masa perpanjangan jabatannya sebagai presiden Indonesia. Tujuan utamanya PRD dibentuk memang bukan hanya karena ingin mengikuti Kontestasi Pemilu waktu itu, melainkan juga menjadi sebagai alat perjuangan dari masyarakat banyak untuk menyuarakan cita-cita politiknya. Pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat kelas tertindas khususnya para buruh industri, untuk kepentingan berlangsungnya aksi massa adalah kerja-kerja yang justru sering dilakukan oleh PRD. Namun pasca turunnya suharto dari jabatan presiden, tepatnya pada Pemilu 1999, PRD menyatakan sikap bergabung sebagai peserta Pemilu waktu itu tetapi berujung tidak mendapatkan kursi satu pun didalam parlemen. Setelah itu PRD sempat kembali mencoba ingin ikut sebagai peserta Pemilu di tahun 2024 nanti dengan nama barunya yang menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), namun sayangnya juga tidaklah lulus dalam tahap verifikasi peserta Pemilu.
Dari sekian cerita perjalanan partai alternatif sebelumnya yang telah dibangun, disini kita harus memetik sebuah kesimpulan bahwa gerakan politik memang butuh partai alternatif guna agar bisa lebih terukur dan lebih massif lagi, serta lebih terang-terangan lagi dalam memperjuangkan cita-cita politik yang notabene berangkat dari kepentingan masyarakat banyak. Apapun namanya, dalam situasi saat ini, partai alternatif memang harus disegerakan terbentuk. Terlepas dari bisa atau tidaknya ikut serta sebagai peserta Pemilu itu bukanlah persoalan utama, asalkan partai alternatif ini dibangun murni dari para pelaku gerakan aksi massa yang seringkali mendorong issu tuntutan untuk kepentingan masyarakat banyak. Lalu disisi lain partai alternatif yang dibangun bisa perlahan-lahan memassifkan kerja-kerja pendidikan politik melalui pengorganisasian di kalangan masyarakat kelas tertindas (baca : masyarakat ekonomi menengah kebawah), dan memobilisasi massa dengan tujuan terbangunnya gerakan aksi massa sebagai wujud dari gerakan ekstra-parlemen untuk merespon kesulitan beberapa partai alternatif yang ingin masuk dalam parlemen.
Perihal ulasan diatas tentu sebelumnya sudah menjadi tema-tema di berbagai ruang diskusi di luar sana. Tapi kalau khususnya di Mamuju, Sulawesi Barat, sejauh ini kita belum pernah mendengar ataupun menyaksikan upaya yang seperti diulas diatas pada sub pembahasan “Dari Sekedar Gerakan Aksi Massa Menuju Gerakan Politik”. Olehnya itu, tidak ada salahnya jika kita mencoba mulai memasukkan tema seperti “Perlukah kita membangun sebuah partai alternatif guna mewujudkan cita-cita yang selama ini diperjuangkan?” dalam ruang diskusi-kajian yang seringkali berlangsung di meja-meja warung kopi, pelataran kampus, sekretariat pemuda-mahasiswa, ataupun di forum-forum seminar yang lebih ilmiah. Seharusnya semua komunitas pemuda-mahasiswa khususnya yang seringkali terlibat dalam gerakan aksi massa di Mamuju, sudah mulai mencoba memikirkan cara membuat partai alternatif yang dimaksud dengan tentu menempatkan masyarakat banyak sebagai pemiliknya bukan justru hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Hal ini juga mustahil dilakukan dengan sendiri-sendiri, memang butuh adanya persatuan. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang terbangun atas dasar kesadaran persamaan nasib. Soal perlu atau tidaknya partai alternatif dibangun di Mamuju sebagai respon atas kekuatan gerakan aksi massa yang telah terdokumentasikan selama ini, biarkanlah itu menjadi keputusan dari hasil perbincangan banyak kepala. Setidaknya upaya untuk mulai membincangkan hal ini sudah harus segera dimulai dari sekarang. Untuk itu, mari segera membincangkannya.
Mamuju, 13 Juli 2023
Refli Sakti Sanjaya
