MAMUJU – Sekretaris Fraksi NasDem Muh. Hatta Kainang terus mendorong pemerintah daerah agar fokus pada potensi pendapatan dari pemanfaatan laut Sulbar terkait proyek migas.
Dirinya berencana akan mengusulkan pembentukan Pansus DBH Selat Makassar di forum DPRD nanti.
Baca juga:
Pipa Gas Mubadala Lintasi Laut Sulbar, Kita Dapat Apa?
Menurut Hatta, Mubadala Energy, satu perusahaan besar asal Uni Emirat Arab, sudah memanfaatkan laut Sulbar sebagai perlintasan pipa gas. Jalurnya tepat melintasi wilayah kabupaten Mamuju.
Untuk itu, dia mendesak Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar bergerak cepat mengejar dana bagi hasil (DBH) dari PBB Migas, penggunaan pipa bawah laut, maupun penggunaan kabel optik bawah laut oleh perusahaan-perusahaan tertentu.
“Ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan daerah kita, baik pemprov dan pemkab tidak mendapatkan hasil. Ini kita harus buru secara serius,” kata ketua Komisi IV itu, Senin, 6 Mei 2024.
Dirinya menjelaskan, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, wilayah terdampak proyek migas diberikan ruang berupa eksternalitas negatif untuk mendapatkan hasil.
Hal tersebut, menurut Hatta, harus diseriusi oleh pemerintah daerah untuk percepatan fiskal, sehingga Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju mendapat DBH seperti daerah lainnya.
Baca juga:
DPRD Sulbar Kunjungi ADPMET, Pemprov-Pemkab Diminta Kolaborasi Rebut Hasil Migas
“Makanya pembentukan pansus sangat perlu agar kita semua bisa bersama mendorong peluang ini secara total,” sambung Hatta Kainang.
Meski dirinya sudah tidak di parlemen untuk periode nanti, Hatta Kainang memastikan tetap akan mendorong pembentukan Pansus DBH Selat Makassar.
“Meski jabatan berakhir 2019-2024, saya tetap akan mendorong hal ini karena bagi saya ini urgen dan kompleks sebagai daerah yang kaya akan SDA,” tegas Muh. Hatta Kainang.