Tim Bapemperda Mamuju Tengah Susun Target Pembahasan Ranperda 2020

Tim Bapemperda Mamuju Tengah Susun Target Pembahasan Ranperda 2020

BERANDARAKYAT.com – Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Mamuju Tengah adakan rapat penyusunan target pembahasan Ranperda untuk tahun 2020 pada Rabu (6/11) siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Bapemperda Mamuju Tengah, Alamsyah diselenggarakan di ruang rapat komisi III DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam sambutannya, Alamsyah menjelaskan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat lanjutan yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 4 November di tempat yang sama.

“Hari ini adalah rapat lanjutan, jadi kalau bisa (hari ini) kita mendapatkan keputusan (untuk Ranperda),” ujar anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari PDIP tersebut.

Perwakilan Bagian Keuangan Daerah Mamuju Tengah, Imam yang turut hadir dalam rapat menyarankan agar dalam peyusunan Ranperda dilakukan menggunakan skala prioritas.

“Kita harus menyusun (Ranperda) dulu secara skala prioritas,” usul Imam.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda berdasarkan skala prioritas dianggap mampu memberikan gambaran terkait anggarannya.

“Terkait dengan rancangan Perda, dari pihak keuangan sudah disiapkan anggaran Rp. 250 juta secara keseluruhan,” jelas Imam.

Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Setda Mamuju Tengah, Sabry mengatakan bahwa beberapa Ranperda harus bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“(Ranperda) terkait retribusi tempat-tempat wisata dan timbangan-timbangan kelapa sawit sangat membantu untuk peningkatan pendapatan daerah,”ujar Sabry.

Hasil rapat diperoleh susunan Perda Inisiatif berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama, antara lain Perda Penataan Desa, Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Desa, Perda Aset Desa, Perda BUMDes, Perda Desa (BPD/Badan Permusyawaratan Desa), Perda terkait Perdes, Perda Tera, Perda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perda Pendidikan, Perda Masyarakat Miskin, Perda Ketenagakerjaan, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTL), Perda Ketahanan Gizi serta Perda Penanggulangan Bencana Alam. Rencananya, beberapa Perda yang masih belum disetujui akan segera dibahas kembali bersama pihak OPD terkait.

(Tukiman)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )