Terkait Pembentukan Pokmas PP, Kepala SMKS Salumanurung Beri Klarifikasi

Terkait Pembentukan Pokmas PP, Kepala SMKS Salumanurung Beri Klarifikasi

Mamuju Tengah – Dianggap menyalahi prosedur dalam pembentukan kelompok masyarakat Peduli Pendidikan (Pokmas PP) pada proses pembangunan gedung sekolah, kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Salumanurung Kabupaten Mamuju Tengah, Paweroi, S.T akhirnya angkat bicara.

Menurutnya, pemberitaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung SMKS Salumanurung yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar.

“Selaku kepala sekolah SMKS Salumanurung, saya tidak bertindak diluar dari apa yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Paweroi saat memberikan klarifikasi kepada awak media dikediamannya, Kamis (22/9).

Ia menjelaskan, terkait pembentukan Pokmas PP, pihaknya sudah melakukan sesuai dengan juknis yang berlaku.

“Yang kami bentuk sudah sesuai juknis yang ada dan menjadi rujukan kami untuk membentuk Pokmas PP tersebut,” lanjutnya.

Iapun kembali menambahkan bahwa terkait pelaksanaan kegiatan pada pasal (7), yaitu kelompok masyarakat peduli pendidikan (Pokmas PP), yang terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, administrasi keuangan, tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pendidikan melalui alokasi dana khusus (DAK), fisik bidang pendidikan sub bidang sekolah menengah kejuruan SMK tahun 2022 yang meliputi:

1. Penanggung jawab kepala sekolah bersangkutan;
2. Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) disekolah bersangkutan;
3. Sekretaris wakil wali murid disekolah bersangkutan;
4. Bendahara yaitu guru/staf sekolah bersangkutan;
5. Administrasi keuangan wakil wali murid sekolah bersangkutan;
6. Tim pelaksana yaitu unsur wakil wali murid unsur guru/staf disekolah bersangkutan unsur komite sekolah dan unsur masyarakat setempat;
7. Tim pengawasan yaitu pengawas sekolah diwilayah sekolah tersebut, pemerintah daerah setempat dan Masyarakat.

“Dari juknis yang ada saya selaku kepala sekolah telah mengikuti petunjuk dan teknis atau bimtek, tentang proses pelaksanaan pembentukan kelompok masyarakat peduli pendidikan (Pokmas PP). Kemudian melibatkan unsur komite sekolah dalam pembentukan Pokmas PP. Dalam hal ini Ketua komite sekolah, Jamran,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa beberapa tudingan yang diberitakan media kepadanya itu perlu diklarifikasi karena menurutnya semua proses sudah dilakukan dengan benar dan tidak menyalahi aturan.

“Saya juga meminta rekan media perlunya jika ingin memberitakan harusnya juga ada klarifikasi dari kami, supaya beritanya berimbang,” ucap Paweroi.

“Karna setau saya tentang penyalahgunaan wewenang dan ketidakterbukaan anggaran, kami juga sudah memasang plang atau papan proyek didepan sekolah SMKS Salumanurung. Itu jelas tentang anggaran yang ada dan nominalnya.”

“Kemudian juga disampaikan bahwa adanya tukang yang kami masukkan itu dari luar desa karena juknis atau petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, dituntut untuk tukang yang dipekerjakan itu mempunyai sertifikasi jasa kontruksi sesuai bidangnya.”

“Hal ini juga kami penuhi bahwa kami mengambil dari luar desa beberapa tukang, karena alasan tersebut, bahwa tukang sudah mempunyai sertifikasi jasa kontruksi sesuai bidangnya. Kemudian tukang – tukang lokal selebihnya kami berdayakan didalam desa,” tutupnya.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )