Mamuju Tengah, BERANDARAKYAT.com – Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan persiapan menghadapi Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan bersama seluruh stakeholder terkait pada Kamis (26/12) malam. Bertempat di Gedung Milenial Topoyo, Rakor tersebut dipimpin langsung oleh ketua KPU Mateng, Nasrul Muhayyang, dan dihadiri oleh Kapolres Mateng, AKBP Muh Zakiy, Perwira Penghubung Kodim 1418/Mamuju, Mayor Inf Sahabuddin, Ketua Bawaslu Mateng, Elmansyah, Koordinator SatPol PP Mateng, Anshar Tahir, para anggota KPU dan Bawaslu, para Kapolsek serta awak media.
Dalam pembukaannya, Nasrul mengatakan bahwa rakor diselenggarakan selain untuk silaturahmi, juga untuk memperkuat sinergitas seluruh aparat keamanan sehingga dapat menghasilkan poin bahasan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020.
“Kegiatan ini digelar supaya kita semua bisa saling berkenalan, karena selama ini beberapa orang belum saya kenal namanya meskipun sudah sering bertemu. Kami harap dari rapat kali ini, ada poin-poin yang dihasilkan terkait kesiapan Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020,” ujar Nasrul membuka kegiatan.
Menurut Nasrul, Pilkada 2020 nanti akan ada sedikit perbedaan dari Pemilu 2019 kemarin, khususnya untuk jumlah TPS.
“Jumlah TPS pada Pemilu 2019 sebanyak 350 TPS, namun pada Pilkada 2020 nanti berkurang menjadi 252 TPS karena diaturan Pilkada 2020, pemilih disetiap TPS maksimal 800, berbeda dengan Pemilu 2019 yang jumlah pemilih disetiap TPS maksimal 300,” jelasnya.
Kapolres Mateng, AKBP Muh Zakiy yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa Pilkada 2020 Mateng termasuk Pilkada yang rawan.
“Berdasarkan data dari kepolisian, berkaitan dengan Pilkada 2020 di Provinsi Sulbar, (Pilkada) Kabupaten Mateng masuk kategori rawan satu sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Mateng yang baru saja berdiri untuk bekerjasama dengan seluruh unsur aparat keamanan,” tegas Kapolres Mateng dalam paparannya.
Senada dengan Kapolres Mateng, Perwira Penghubung Kodim 1418/Mamuju, Mayor Inf Sahabuddin menyampaikan bahwa sebagai aparat keamanan sudah seharusnya mempertimbangkan dampak terburuknya sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 Mateng yang sejauh ini terlihat aman tetap harus diantisipasi.
“Perlu diketahui bahwa di Mateng belum memiliki kantor Kodim sendiri, sehingga nanti dalam pelaksanaan Pilkada 2020, saya sudah mengusulkan kepada pimpinan untuk diberikan bantuan personil sebanyak 2 SSK khususnya pada hari H pelaksanaan Pilkada,” ucap Mayor Inf Sahabuddin.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Mateng, Elmansyah dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa ada 5 isu kerawanan dalam Pilkada yang perlu diantisipasi bersama.
“Di internal Bawaslu telah melakukan penyusunan indeks kerawanan Pilkada 2020. Dari sekian banyak isu kerawanan Pilkada, ada 5 isu besar yang perlu diantisipasi antara lain terkait netralitas ASN dan profesionalitas penyelenggara, relasi kuasa pada kepentingan politik lokal, politik uang (money politic), politik identitas serta kampanye terselubung di media sosial,” ungkap Elmansyah.
Untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, Elmansyah menambahkan bahwa perlunya membangun sinergitas dan kerjasama kepada empat elemen penting dalam Pilkada.
“Saya berharap kepada empat elemen penting dalam pelaksaan Pilkada, yakni KPU, Bawaslu, Polri dan Media agar dapat bersama-sama mengawal potensi kerawanan tersebut. Selain itu, Bawaslu Mateng dalam waktu dekat berencana akan membentuk Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2020 nanti paling lambat pada bulan Februari 2020,” tambahnya.
Jelang Pilkada 2020 di Kab. Mateng, menurut Komisioner KPU divisi Teknis, Suryadi Rahmat sejauh ini sudah ada bibit-bibit potensi kerawanannya.
“Bibit potensi konflik sudah mulai muncul seperti adanya kasus penyobekan baliho salah satu paslon oleh orang yang tak dikenal dan lain-lainnya. Hal tersebut jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini maka bisa menimbulkan gesekan antar pendukung paslon kedepannya,” ujar Suryadi Rahmat.
Masih terkait pengamanan Pilkada 2020, Koordinator SatPol PP Mateng, Anshar Tahir yang hadir dalam kapasitasnya mewakili Kadis Trantib Mateng menyampaikan bahwa sejauh ini penganggaran pengamanan Pilkada 2020 untuk SatPol PP sudah dicoret karena dialihkan ke TNI Polri, sehingga masih menjadi pertanyaan penganggaran untuk SatPol PP melekat kemana.
“Pengusulan penganggaran pengamanan Pilkada untuk Dinas Trantib Mateng yang menaungi SatPol PP saat ini sudah dicoret karena dialihkan ke TNI Polri. Jadi tinggal masalah penganggarannya nanti, SatPol PP melekat kemana, karena jika tugas SatPol PP sudah jelas sesuai SOP. Hanya saja anggarannya kita ikut kemana,” ucap Anshar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Mateng, Nasrul juga belum mengetahui secara pasti anggaran SatPol PP akan melekat kemana, rencananya kedepan akan dilakukan koordinasi lagi. Sementara itu, dalam waktu dekat KPU Mateng akan memulai tahap perekrutan PPK pada Januari 2020.
(Tukiman)