Membahas Masalah Peta Konflik dan Penanganan Agraria, Dewan Pemuda Mateng Gelar Diskusi Terbuka

Membahas Masalah Peta Konflik dan Penanganan Agraria, Dewan Pemuda Mateng Gelar Diskusi Terbuka

Mamuju Tengah, berandarakyat.com – Dewan Pemuda Mamuju Tengah pada Jum’at (31/1/20) malam menggelar diskusi terbuka di Cafe & Resto Ogi Benteng, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah (Mateng). Diskusi tersebut mengangkat tema “Peta Konflik dan Penanganan Agraria di Kab. Mamuju Tengah” serta turut menghadirkan dari berbagai Narasumber diantaranya Ketua Komisi 1 Bid. Pemerintahan DPRD Mateng H. Hasanuddin Sailon, Kepala Bappeda Mateng Ishaq Yunus, Kasat Reskrim Polres Mateng Iptu Agung dan Abd. Kadir Kasi Sengketa Badan Pertanahan Mateng. Dalam diskusi terlihat puluhan pemuda hadir menjadi peserta baik dari OKP PMII, HMI, KAMMI, Barisan Muda Mateng, Forum Diskusi Mahasiswa Topoyo, Komunitas Pecinta Seni dan OKP lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ishaq Yunus selaku perwakilan Pemda menjelaskan bagaimana cara Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus sengketa Agraria yang ada di wilayah Mamuju Tengah agar bagaimana mengantisipsi konflik yang berkepla jangan dan meluas.

“Peran Pemerintah bagaimana mereda agar konflik Agraria di Daerah kita tidak terjadi yakni dengan mengantisipasi mulai dari tingkat bawah. Sehingga sedini mungkin bisa diatasi,” ucap Ishaq.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah yang membidangi Pemerintahan H. Hasanuddin Sailong menjelaskan pentingnya mengantisipasi yang sengketa lahan agar tidak sampai menjadi konflik kedepannya.

“Sebuah derah yang mulai berkembang akan punya ciri sengketa dan konflik didalamnya, jadi sudah tidak mungkin sengketa bisa dihindari. Disinilah peran stakehilder terkait meminimalisir terjadinya sengketa agar tidak menjadi konflik,” ucapnya.

Sementara itu disisi konflik Agraria dalam pandangan pihak Kepolisian mengatakan akan siap terus mengawal dan mengamankan wilayah Mamuju Tengah dan semaksimal mungkin sesuai hukum yang berlaku.

“Dengan melihat kerawanan yang ada di Mateng, sudah menjadi tugas pokok kami memelihara kamtibmas dan menerapkan hukum yang berlaku, agar bisa diketahui apakah kasus tersebut masuk pada hukum pidana atau perdata,” ujar Iptu Agung.

Sementara itu, Kasi Sengketa Badan Pertanahan Mateng, Abd. Kadir menjelaskan bahwa diskusi tentang peta konflik berarti berdiskusi soal gambaran permasalahan yang ada di Mamuju Tengah.

“Sejauh ini permasalahan terkait sengketa lahan penanganannya langsung oleh pihak Kepolisian atau Pengadilan. Badan Pertanahan biasanya hanya membantu menjelaskan status tanah yang disengketakan melalui sertifikat yang ada,” ucap Kadir.

Dalam proses berjalanya Dialog yang diadakan oleh Dewan Pemuda Mateng tentunya Diharapkan pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dan mempunyai kesadaran dalam meminimalisir konflik, Nasrul dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pemuda Mateng dan moderator dalam dialog mengingatkan akan dampak konflik Agraria kedepanya ketika tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

“Ini perlu menjadi perhatian, karena kedepanya Agraria ini bisa menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan ketika ini tidak diseriusi dan melalui dialog ini kami berharap pemerintah yang hadir memahami keadaan dan kondisi di lapangan dan terus meminimalisir dan mencegah adanya sengketa atapun konflik yang akan terjadi di Mamuju Tengah” tegas Nasrul.

(***/Tukiman)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )