Mamuju, berandarakyat.com – Pengadaan 70 ekor sapi oleh Pemprov Sulbar yang dipersoalkan DPRD beberapa saat lalu kini juga mendapat sorotan dari Ketua HMI Komisariat Fisipol cabang Manakarra, Aco Riswan. Menurutnya pengadaan sapi tersebut merupakan kesalahan dari Gubernur yang melanggar mekanisme pembelanjaan daerah.
“Saya menganggap masalah ini sangat perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan menyangkut masa depan Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur dianggap telah memandang remeh sistem atau mekanisme pembelanjaan daerah,” ujar Aco.
Olehnya itu, lanjut Aco, kesalahan Gubernur Sulbar terkait pengadaan 70 ekor sapi kurban juga mendapat kritik keras dari DPRD Provinsi Sulbar karena tidak ada dalam RPJMD.
“Seharusnya Gubernur tidak membelanjakan anggaran daerah jika tidak melalui prosedur yang benar karena hanya akan membuat kegaduhan. Selain itu, tidak seharusnya Gubernur menggarkan pengadaan sapi untuk kurban karena saya menganggap bahwa kurban itu adalah ibadah masing-masing individu jika mampu dilaksanakan, bukan dari anggaran pemerintah,” lanjutnya.
Aco pun mendesak Gubernur Sulbar untuk bisa memperjelas masalah pengadaan 70 ekor sapi kurban secepatnya.
“Jika tidak, maka kami akan konsolidasi mendesak Gubernur turun dari jabatannya karena dianggap sudah tidak layak memimpin Sulbar,” tutup Aco.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulbar sempat mengklarifikasi masalah tersebut dengan menyebutkan bahwa pembelanjaan sapi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam RPJMD, namun bisa saja masuk dalam program kesejahteraan sosial atau lainnya.
