MAMUJU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar diminta memperjelas status kasus dugaan korupsi Stadion Manakarra Mamuju.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, Jumat, 12 Juli 2024.
Kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra tahun anggaran 2022 saat ini bergulir di kejaksaan. Penyidik belum menetapkan tersangka karena masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.
Namun, pihak BPKP sendiri tak kunjung mengeluarkan surat perintah audit lantaran berkas dari Kejati Sulbar dianggap belum lengkap.
Andika Putra pun meminta kedua lembaga segera berkoordinasi agar kasus tersebut bisa terang benderang.
“Kami dari LSM Merdeka Manakarra Sulbar mendesak Kejaksaan Tinggi agar segera berkoordinasi dengan BPKP Sulbar untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi rehab Stadion Manakarra,” tegas Andika.
Dia menjelaskan, semangat pemberantasan korupsi mesti digemakan oleh kejaksaan tinggi melalui jalur koordinasi ke BPKP Sulbar. Keduanya harus secara kolektif melakukan perhitungan kerugian negara pada kasus tersebut.
Jika memang dalam prosesnya tidak dijumpai kerugian negara, maka Andika berharap hal itu disampaikan ke publik.
“Kalau memang tidak ada kerugian, ya harus disampaikan ke publik,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Andika, kasus itu tidak boleh dibiarkan hanya ‘mengambang’ karena bisa memunculkan bias di tengah masyarakat.
Dia menambahkan, perkembangan secara berkala kasus dugaan korupsi rehabilitasi Stadion Manakarra wajib disampaikan ke masyarakat.
Hal tersebut sebagai wujud asas transparansi publik. “Jangan sampai tingkat kepercayaan publik merosot akibat belum terangnya dugaan kasus yang sementara bergulir,” terangnya.
“Sekali lagi kami meminta dan mendesak agar segera melakukan langkah cepat dalam menetapkan tersangka, jangan biarkan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut hidup nyaman serta berkeliaran bebas, mesti kejaksaan tinggi menentukan sikap tegas,” tambah Andika.
Menurutnya, salah satu indikator yang memiskinkan bangsa ini ialah para koruptor yang merampok uang rakyat, sehingga diharapkan tegaknya kepastian hukum dalam penanganan dugaan kasus korupsi.
“Jadi kami mendorong kejaksaan tinggi sulawesi barat agar memberikan kepastian hukum dalam kasus dugaan korupsi rehab Stadion Manakarra Kabupaten Mamuju pada T.A 2022,” kata Andika Putra.
