MAMUJU – Dugaan pungutan liar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju mendapat sorotan lembaga Barisan Milenial Mesakada (BrEM).
Menurut Ketua BrEM Mamuju, Ekamasputra, permintaan uang tanpa adanya dasar regulasi merupakan salah satu praktik korupsi.
Hal tersebut dinilai bisa mencoreng pemerintahan di Kabupaten Mamuju.
Ekamasputra mengaku sudah bertemu dengan beberapa rekanan.
“Kami sudah ketemu dengan rekanan-rekanan yang pernah dimintai uang oleh oknum DKP. Bukti-bukti ini akan kami serahkan ke aparat hukum,” tegasnya.
Pihaknya pun bakal menggelar aksi menyurakan kasus tersebut.
Sebelumnya, dugaan pungutan liar terjadi di DKP Kabupaten Mamuju.
Baca juga:
Modus Biaya Kontrak, Oknum DKP Diduga Minta Uang ke Rekanan
Modus Biaya Kontrak, Oknum DKP Diduga Minta Uang ke Rekanan
Rekanan mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum pejabat di DKP Mamuju, dengan alasan biaya kontrak.
Jumlahnya pun bervariasi tergantung besaran nilai kontrak.
“Nilainya variasi, dari Rp 1,5 hingga Rp 3 juta per kontraknya,” kata rekanan yang enggan diungkap identitasnya.
Ia juga mengklaim punya bukti chat dan rekaman telepon saat oknum pejabat tersebut meminta uang.
“Katanya atas perintah kabid,” imbuh rekanan.
Selain itu, konsultan perencanaan ditunjuk langsung oleh kepala bidang tanpa melalui proses pada unit lelang pengadaan (ULP).
