MAMUJU – Barisan Milenial Mesakada Pitu Ulunna Salu (BrEM) P.U.S meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar tidak berafiliasi pada kepentingan politik apapun.
Pj gubernur akan mulai bertugas tanggal 12 Mei 2022 mendatang. Nama Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik santer terdengar bakal mengisi posisi tersebut.
Melihat dinamika pemerintahan saat ini, BrEM P.U.S menekankan agar siapapun yang ditunjuk menjadi Pj gubernur, harus lepas dari konflik kepentingan.
“Pj gubernur harus lepas kepentingan politik. Harus melepas bendera (partai), apapun warnanya,” kata Sekjen BrEM P.U.S Sulbar, Ferdi Hidayat di Mamuju, Selasa, 10 Mei 2022.
Baca juga:
Momentum Hardiknas, BrEM P.U.S Singgung Pembangunan Sekolah di Sulbar
Hal ini mendapat perhatian mengingat Pemilu 2024 tidak lama lagi.
Ferdi meyakini Pj gubernur punya potensi dalam menentukan hasil pemilu mendatang.
Untuk itu, dia berharap Pj Gubernur Sulbar tetap bekerja profesional dalam membangun provinsi ke-33 ini.
“Kalau kerja profesional, harus lepas dulu kepentingannya, jangan main-main dengan daerah kami,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta penjabat nantinya cepat dalam memetakan kebutuhan daerah.
Meski roda pemerintahan sebelumnya banyak mendapat sorotan, namun Ferdi mengatakan ada beberapa program Ali Baal yang bisa saja dilanjutkan.
“Setiap pemerintahan pasti ada plus minusnya, kami memahami itu. Jadi untuk Pj gubernur nanti, tolong program yang baik dipertahankan, dan buruk segera dibuang,” pungkas Ferdi Hidayat.