Aktivis di Mamuju Tanggapi Aturan Vaksinasi untuk Penerima Bantuan

Aktivis di Mamuju Tanggapi Aturan Vaksinasi untuk Penerima Bantuan

MAMUJU – Pemerintah semakin gencar mengupayakan progres vaksinasi Covid-19 di daerah.

Terbaru, BPBD Kabupaten Mamuju mewajibkan penerima dana stimulan rumah rusak, memperlihatkan bukti vaksinasi.

Hal ini pun mendapat beragam tanggapan dari kalangan aktivis di Mamuju.

Ketua DPC GMNI Mamuju, Alam, menyepakati kebijakan pemerintah daerah tersebut. Namun, ia memberi sejumlah catatan soal aturan itu.

“Soal vaksinasi memang telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi,” kata Alam, Kamis, 14 Oktober 2021.

Tapi, ia melanjutkan, Pemkab Mamuju harus bisa menjamin jika efek negatif dari vaksinasi tersebut.

Pemda juga diminta membuka layanan pengaduan agar masyarakat merasa terlindungi melakukan vaksin.

“Jangan hanya mengejar target vaksinasi,” jelas Alam.

Berbeda Alam, Ketua HMI Cabang Mamuju, Muhammad Ahyar justru menganggap kebijakan vaksinasi bagi penerima bantuan sebagai tekanan terhadap masyarakat.

“Saya kira ini kurang tepat mengaitkan hal-hal seperti ini dengan vaksinasi. Seharusnya pemerintah fokus membuka gerai vaksin dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Ahyar.

Baca juga: FPPS Minta Program Vaksinasi Jangan Ancam Hak Masyarakat

Menurutnya, melalui sosialisasi masyarakat akan terpanggil dengan sendirinya. Pemerintah tak perlu menekan, apa lagi mengaitkan pada hal yang tidak tidak berkaitan dengan vaksinasi.

Ahyar pun menyayangkan sikap pemerintah soal wajib vaksin bagi penerima dana stimulan rumah rusak.

“Kita bahkan tidak mengetahui semua kondisi masyarakat yang menjadi korban gempa kemarin, apakah bisa atau tidak bisa divaksin,” kunci Ahyar.

 

HARLY

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )