MAMUJU – Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi akan memanggil sejumlah OPD guna membahas realisasi bantuan langsung tunai atau BLT BBM.
Hal itu sebagai respons pemerintah daerah menanggapi kenaikan BBM, sekaligus keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Baca juga:
PMK Keluar, Pemprov Sulbar Wajib Alokasi Rp 19,4 Miliar DAU 2022 untuk Bansos
“Saya akan kumpul OPD terkait untuk (membahas) bagaimana penggunaan BLT BBM ini bisa kita realisasikan,” kata Sutinah, Senin, 12 September 2022.
Dalam pembahasan dengan OPD terkait nanti, Bupati Mamuju bakal mengkaji lebih jauh aturan dari Menteri Keuangan tersebut.
“Jika sifatnya wajib, mau tidak mau kita lakukan. Tapi kalau sekadar imbauan, kita lihat dulu, disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki,” ujarnya.
Untuk tahun 2022, Kabupaten Mamuju memiliki sekira Rp 900 miliar dari dana alokasi umum (DAU).
