MAMUJU – Berbagai organisasi kepemudaan yang menamakan diri Sulbar Bergerak menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Mamuju, Sabtu, 10 Februari 2024.
Ada sejumlah isu yang diangkat massa aksi, salah satunya makzulkan Presiden Jokowi.
Menurut Ketua PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, pihaknya menggelar demonstrasi mengangkat tema lawan oligarki, selamatkan demokrasi.
Dia menjelaskan, politik kekuasaan yang mengangkangi sistem demokrasi akhir-akhir ini menghantui kehidupan bernegara. Praktik penggunaan kekuasaan semakin jauh dari nilai-nilai luhur serta tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk kepentingan rakyat.
Kekuasaan, kata Refli, acapkali digunakan untuk kepentingan politik praktis golongan tertentu. Kekuasaan yang semakin tidak terkontrol dan ugal-ugalan membuat demokrasi hanya sebatas pesta kalangan elit.
“Demokrasi kita dimaknai hanya sekadar kongko-kongko partai politik dan ganti rupa kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan membuat demokrasi kita mundur secara prosedural apalagi substansial,” jelasnya.
Dia mengatakan, alih-alih mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai hal substantif dari demokrasi, pelaksanaan pemilu saja sedari awal jauh dari harapan jujur, adil dan bebas.
Untuk itu, Sulbar Bergerak menuntut sejumlah isu yang terbagi dalam situasi nasional dan daerah.
Adapun tuntutan nasional:
a) Makzulkan Jokowi
b) Kembalikan Ruh Demokrasi
c) Desak Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), ASN, dan TNI-Polri untuk Netral dalam Pemilu 2024
d) Stop Intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat
e) Stop penggunaan dan pengangkangan kekuasaan secara ugal-ugalan
f) Hapus praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
g) Wujudkan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Murah
h) Naikkan upah buruh
i) Laksanakan Reforma agraria sejati
j) Sahkan RUU Masyarakat Adat
k) Cabut Seluruh UU dan Aturan keturunannya yang tidak berpihak kepada rakyat
l) Turunkan harga BBM, dan Bahan Pokok
m) Nasionalisasi Seluruh Aset strategis dalam negara.
Sementara isu lokal daerah:
A) Tolak Usulan WIUP LTJ di Sulbar
B) Cabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 101/2022 tentang LTJ
C) Tuntaskan konflik agraria di sulbar
D) Tolak revisi RTRW dan RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan masyarakat sipil
E) Cabut Seluruh ijin perusahaan tambang dan perusahaan sawit yang menyerobot tanah rakyat dan hutan lindung di Sulbar
F) Pidanakan semua perusahaan tambang dan sawit yang beroperasi secara ilegal di sulbar
G) Segera salurkan Dana Stimulan Gempa Sulbar 2021 Tahap 2
H) Buatkan Perda tanah hak wilayah di Sulbar
I) Pemerataan infrastruktur di Sulbar
J) Wujudkan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang ada di Sulbar
K) Tolak KKN di Sulbar
Sulbar Bergerak terdiri dari PMII, GMNI, HMI, FPPI, KOMKAR, MAPER, LMND, dan IPMAPUS.
Massa aksi dipimpin koordinator Ongki Prayudi.
