MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka atau SDK menegaskan bahwa kepentingan masyarakat umum merupakan prioritasnya, meski hal itu menyangkut investasi.
Menurut SDK, investasi sangat penting bagi perekonomian daerah tapi tidak boleh mengorbankan masyarakat secara umum.
“Kalau investasi itu merugikan masyarakat umum, saya sendiri yang akan tutup (cabut izin). Saya lebih cinta masyarakat, lebih cinta rakyatku,” ujar mantan DPR RI tersebut, Kamis, 20 Maret 2025.
Lebih jauh, SDK menjelaskan daerah yang ingin perekonomiannya maju harus menerima investasi, namun jika ingin terus miskin dan terbelakang, ada pilihan untuk menolak.
Namun begitu, dirinya tetap akan menjaga keseimbangan kepentingan antara investor dan masyarakat itu sendiri.
Upaya yang bakal dilakukan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan SDK dan Salim Mengga terkait investasi adalah memangkas birokrasi perizinan yang berbelit-belit, serta menjaga keamanan investor dalam bekerja.
Dia memastikan pemerintah Sulbar menjamin pengurusan izin lebih mudah bagi setiap perusahaan yang akan berinvestasi.
“Pemerintah memastikan kemanan dan kenyamanan pengusaha dalam bekerja, asal perusahaannya melengkapi seluruh dokumen perizinan,” kata SDK.
Dirinya pun berharap masyarakat tidak alergi dengan investasi karena SDK menilai hal itu akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Terkait isu kerusakan lingkungan sebagai dampak penambangan pasir di beberapa wilayah di Sulbar, Gubernur mengatakan masyarakat tak perlu takut.
“Harus dilihat dulu, apakah memang lingkungan dirusak atau tidak, jangan langsung menolak sebelum pengusaha bekerja. Kalau ternyata memang merusak lingkungan, saya yang paling pertama akan tutup, cabut izinnya,” tegas politisi Demokrat itu.
Ia pun menceritakan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Kala itu masyarakat pernah meminta SDK untuk menormalisasi sungai Mamuju.
“Karena terjadi penyempitan maka terjadilah pendangkalan di sungai Mamuju hingga sebabkan banjir. Masyarakat terus meminta agar saya gali, normalisasi sungai itu,” kisahnya.
SDK mengaku saat itu tidak mampu untuk mendatangkan kapal pengeruk pasir karena biaya yang mahal. “Datangkan kapal keruk itu bisa sampai miliaran”.
“Sekarang ada pengusaha yang bisa mendatangkan kapal keruk secara gratis, dia juga bayar retribusi ke daerah, justru ditolak,” herannya.
Untuk itu, SDK berpesan agar masyarakat bisa lebih bijak dan tidak terpancing kepentingan kelompok tertentu, dalam merespons kehadiran investor di Sulbar.
“Jadi harus kita lihat dulu, jangan mau diprovokasi. Biarkan pengusaha bekerja. Jika memang merusak kepentingan umum, saya yang hentikan,” jelas Gubernur Sulbar, SDK.