Pemprov Papua Barat berharap alokasi anggaran infrastruktur Otsus ditambah
Papua Barat (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap anggaran pembangunan infrastruktur untuk dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat di daerah tersebut tahun 2020 bisa ditambah.
“Dana infrastruktur Otsus ini memang sangat kita harapkan. Sejumlah daerah terutama di kampung (desa), daerah tersulit, terluar, pedalaman infrastruktur jalan, jembatan masih sangat terbatas,” kata Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di Manokwari, Selasa
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan belum lama ini menerima dokumen Daftar Isian Program dan Anggaran yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Terkait hal itu, ia belum mengetahui pasti jumlah dana Otsus yang diberikan pusat kepada Papua Barat. Ia berharap nilai dana infrastruktur Otsus pada DIPA tahun 2020 tersebut lebih besar dari 2019.
Menurut Sekda, masyarakat kampung sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk membangun jalan, jembatan serta infrastruktur lain pada bidang pendidikan dan kesehatan.
“Masyarakat kampung di daerah-daerah seperti Pegunungan Arfak, Tambrauw, Teluk Wondama sangat membutuhkan bantuan pusat. Kami provinsi juga bantu, tapi kemampuan kami terbatas,” ujarnya.
Selanjutnya, Nataniel juga berharap pemerintah kabupaten/kota dapat mendorong laporan penggunaan dana Otsus agar tepat waktu. Salah satu kendala dalam pencairan dana Otsus adalah keterlambatan penyerahan laporan.
Ia menjelaskan, anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) itu dalam setahun dicairkan dalam tiga tahap. Pencairannya dilakukan setelah laporan pertanggungjawab dari setiap tahap diserahkan.
“Untuk tahap kedua tahun ini, sepertinya belum semua kabupaten dicairkan. Karena tadi, laporan atas penggunaan dana Otsus tahap pertama belum diserahkan, sehingga semua jadi terlambat,” ujarnya lagi.
Sejak tahun lalu, 90 persen dana Otsus Papua Barat diserahkan pengelolaanya kepada kabupaten/kota. Sedangkan provinsi hanya mengelola 10 persen.
Ia berharap, pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, baik pada bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan maupun pembangunan infrastruktur.
