MATENG – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh.
Pertemuan yang berlangsung di kantor BKN RI tersebut membahas berbagai hal terkait penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta rencana penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arsal menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk wacana perampingan beberapa OPD. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut Bupati Arsal, penataan organisasi merupakan langkah penting dalam memastikan sistem pemerintahan daerah berjalan lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.
“Penataan struktur organisasi dilakukan agar birokrasi lebih efektif, koordinasi lebih baik, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arsal.
Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan penataan organisasi serta penguatan manajemen ASN. Ia menilai bahwa reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain membahas penataan organisasi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BKN dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya terkait pengembangan kapasitas ASN dan penerapan sistem manajemen kepegawaian yang lebih modern.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berharap proses penataan organisasi perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional dalam mendukung pembangunan daerah. (*)