MAMUJU – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan satu-satunya fraksi di parlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Delapan fraksi lainnya kompak menolak sistem tersebut.
Menurut Sekretaris DPD PDIP Sulbar, Charles Wiseman, sistem proporsional terbuka terlalu liberal.
Ia mengatakan, memilih langsung figur caleg bisa memicu politik uang dan persaingan tidak sehat.
“Proporsional terbuka menurut kami sangat liberal. Memicu politik uang, bersaing tidak sehat, karena itu parpol terjebak memilih caleg yang dianggap punya basis massa atau kemampuan dana,” urainya.
Fenomena ini, kata Charles, menimbulkan kritik dari masyarakat dan para pakar bahwa produk DPR/DPRD tidak berkualitas karena yang terpilih bukan kader parpol yang sesungguhnya.
“Juga kritikan DPR/D korupsi, tentu saja mereka berupaya mengembalikan modalnya yang habis untuk politik uang,” sambung Charles.
Dia menjelaskan bahwa publik perlu memahami, proses liberal bukanlah budaya bangsa Indonesia.
Hal itu tercermin dalam Trisakti Bung Karno, yaitu kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Trisakti Bung Karno adalah poin-poin penting dalam menentukan gagasan dalam prosedur demokrasi kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Charles menegaskan, peserta pemilu adalah partai politik, bukan perseorangan sesuai Pasal 22 UUD 1945.
Pada sistem proporsional tertutup, diharapkan muncul kader parpol yang berkualitas dalam memikirkan bangsa dan negara.
Pihaknya berpandangan bahwa memilih pemimpin harus melalui proses yang matang.
Meski begitu, Charles tak memungkiri adanya perbedaan pandangan soal sistem pemilu adalah sebuah manifestasi demokrasi.
Perihal penentuan sistem pemilu yang masih berproses di MK, pihaknya mengaku bakal menerima apapun keputusan nanti.
Ia pun menolak jika PDIP disebut tak demokratis.
“Ada yang menyebut PDI Perjuangan tidak demokratis, saya bilang tunjukkan partai yang berani melawan rezim otoritarianisme Suharto, hanya PDI yang kala itu berani,” yakinnya.