MAMUJU – Sekira 44 kepala desa di Kabupaten Mamuju bakal berakhir masa jabatannya pada 2024 mendatang.
Pilkades serentak pun diagendakan digelar di tahun tersebut.
Jika skenario itu terjadi, Pemkab Mamuju disebut akan menanggung beban biaya yang cukup besar.
Pasalnya, tahun 2024 bertepatan dengan pemilihan legislatif, pilpres, pilbup hingga pilgub.
Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Mamuju, H. Sugianto, pihaknya sudah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengantisipasi hal itu.
Salah satunya dengan menyiapkan porsi anggaran Pilkades Serentak 2024 di tahun 2023.
“Ini saya sudah sampaikan ke sekda selaku TAPD. Anggaran untuk pilkades harus dialokasikan di tahun 2023,” kata Sugianto.
Sebab, jika skema tersebut tak dilakukan, pemilihan kepala desa di Kabupaten Mamuju dikhawatirkan molor hingga tahun 2025.
Puluhan desa pun berpotensi bakal diisi pelaksana tugas dengan masa waktu cukup lama.
Untuk itu, jika anggaran bisa diproyeksikan sedari sekarang, Sugianto berharap Pilkades Serentak Mamuju dapat dilaksanakan di sela tahun politik 2024.
“Ada kades yang berakhir jabatan awal tahun (2024) ada yang pertengahan tahun. Jika anggaran disiapkan tahun ini, kita bisa laksanakan pilkades di sela-sela pemilihan umum,” ungkap Sugianto.