PASANGKAYU — Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan, preservasi jalan dan jembatan nasional serta peningkatan konektivitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
Ketua Komisi III DPRD Pasangkayu, Edhy Perdana Putra, mengatakan, kunjungan tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk memastikan program-program Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki locus di Kabupaten Pasangkayu, termasuk program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
“Kami ingin memastikan program-program dari kementerian yang locusnya berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kami juga ingin mengetahui program-program balai untuk tahun depan, khususnya terkait infrastruktur jalan nasional,” ujar Edhy.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga memperoleh informasi mengenai program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Pasangkayu. Menurut Edhy, terdapat penganggaran untuk satu ruas pekerjaan IJD di Pasangkayu pada tahun ini.
Ia berharap ke depan semakin banyak ruas jalan di Pasangkayu yang dapat memperoleh penanganan melalui program IJD.
“Harapan kami terkait infrastruktur jalan melalui IJD akan lebih banyak masuk ke daerah. Namun, ini tentunya kembali kepada proses pengusulan dari daerah,” jelasnya.
Edhy menjelaskan, pihak balai pada dasarnya melaksanakan program berdasarkan arahan dan kebijakan dari kementerian. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan identifikasi serta mengusulkan ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, Komisi III DPRD Pasangkayu akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif melakukan pemantauan dan mengidentifikasi seluruh ruas jalan yang membutuhkan penanganan untuk selanjutnya diusulkan melalui program IJD.
“Kami akan mengarahkan OPD terkait untuk memantau dan mengidentifikasi seluruh ruas-ruas jalan yang ada, kemudian mengusulkannya melalui program IJD,” katanya.
Dua Tahun Terakhir Didominasi Pemeliharaan
Dari hasil koordinasi dengan BPJN Sulbar, Komisi III DPRD Pasangkayu juga memperoleh informasi bahwa setiap tahun terdapat usulan penanganan jalan yang disiapkan oleh balai.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala sehingga tidak seluruh usulan penanganan dapat direalisasikan.
Edhy menyebut, dalam dua tahun terakhir, penanganan jalan nasional di wilayah tersebut lebih banyak berada pada skala pemeliharaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan relatif terbatas pada pekerjaan-pekerjaan kecil.
“Dari hasil rapat tadi kita mendapatkan informasi bahwa memang setiap tahun ada penanganan yang balai usulkan. Namun, mereka juga terkendala keterbatasan dana,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan secara menyeluruh terhadap sejumlah ruas yang membutuhkan peningkatan kondisi jalan hingga saat ini belum dapat terlaksana.
“Untuk dua tahun terakhir penanganannya lebih pada skala pemeliharaan jalan nasional. Artinya hanya sebagian kecil pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kecil. Sementara yang diusulkan untuk penanganan secara total itu belum terlaksana,” tuturnya.
Komisi III DPRD Pasangkayu berharap koordinasi antara pemerintah daerah, OPD teknis, BPJN Sulbar dan kementerian dapat terus diperkuat agar kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Pasangkayu dapat lebih terakomodasi.
Edhy menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur tersebut, terutama dengan memastikan ruas-ruas yang membutuhkan penanganan dapat teridentifikasi dan masuk dalam usulan program pemerintah.
“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan infrastruktur jalan di Pasangkayu bisa lebih banyak mendapatkan perhatian, tentunya melalui mekanisme pengusulan dan prioritas program yang ada,” pungkasnya. (A/*)