MAJENE – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Majene mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan dan ketertiban umum.
Menurutnya, momentum dua tahun pemerintahan merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, rasional, dan berbasis data, bukan melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ketua DPC PERMAHI Majene menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik, masukan, maupun penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga kepentingan nasional.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi ruang refleksi bersama untuk menilai capaian dan berbagai tantangan yang masih perlu diselesaikan. Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara konstruktif, berbasis fakta, dan tidak digunakan sebagai alat provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini turut menghadirkan tantangan berupa maraknya hoaks, disinformasi, dan penggiringan opini yang berpotensi memengaruhi persepsi publik. Karena itu, masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu politik dan pemerintahan.
Menurutnya, setiap informasi yang beredar perlu diuji kebenarannya melalui sumber yang kredibel agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polarisasi sosial. Sikap kritis harus tetap dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
Lebih lanjut, Ketua DPC PERMAHI Majene menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat berbagai indikator yang relevan, baik capaian pembangunan, program kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi, ketahanan pangan, pelayanan publik, maupun upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam dua tahun terakhir, berbagai kebijakan pemerintah telah menjadi bahan diskusi publik, termasuk program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum juga menjadi perhatian publik dan menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Proses pemberantasan korupsi harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum yang profesional dan independen merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.
Ia juga mengajak kalangan mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, media, dan masyarakat sipil untuk terus mengedepankan tradisi intelektual dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus dibangun melalui diskusi yang argumentatif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.
“Kita harus membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan dengan propaganda yang sengaja dibangun untuk menciptakan konflik. Indonesia membutuhkan dialog yang sehat, bukan polarisasi yang justru menghambat pembangunan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.
Pada akhirnya, Ketua DPC PERMAHI Majene berharap peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi publik, meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta mendorong lahirnya berbagai rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan bangsa.
“Mari jadikan momentum evaluasi dua tahun pemerintahan ini sebagai sarana memperkuat demokrasi, menjaga persatuan nasional, dan mengawal pembangunan secara kritis namun tetap bertanggung jawab. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi kepentingan bangsa dan negara harus selalu menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.