MAKASSAR – Kepala Bapperida Sulbar Dr. Junda Maulana, M.Si., ikut hadir pada pertemuan kepala Bappeda se-Sulawesi Sesi II di Makassar, Sulsel, 25 Januari 2024.
Kegiatan tersebut digagas oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Regional Development Policy Advisor (RDPA).
Adapun tema yang diangkat ialah “Mewujudkan Kebersamaan Sulawesi dalam Perencanaan Wilayah dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kapasitas Manajemen Pembangunan Daerah.”
Pertemuan itu memuat dua pembahasan utama, yaitu kebersamaan provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dalam konteks penyusunan rancangan awal RPJPD Tahun 2025–2045 oleh enam pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi.
Isu lainnya, perencanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menggunakan perspektif Participatory Local Social Development (PLSD).
Junda Maulana menyampaikan pembelajaran penting dari lambatnya kepastian dasar hukum penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045. Sebagaimana diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, baru saja disahkan pada tanggal 10 Januari 2024 yang lalu bersamaan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam rangka penyelarasan antara RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025–2045.
Menurut Junda, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat telah terbiasa dan terlatih untuk segera merespon dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat ke daerah, sehingga hal tersebut masih dapat terkelola dengan baik.
“Sebagaimana tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, Bapperida Sulbar telah melalui beberapa tahapan seperti penyusunan Rancangan Awal, Forum Konsultasi Publik, dan penyampaian Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025–2045 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri,” papar Junda dalam forum itu.
Hasil dari pertemuan kepala Bappeda se-Sulawesi, masing-masing provinsi terus melakukan pendalaman dan penajaman sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah dalam Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025–2045, sebagaimana tema pembangunan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu dalam rangka mendukung pencapaian tematik pembangunan wilayah Sulawesi sebagai penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA).
Selain itu, kepala Bappeda provinsi se-Sulawesi juga berharap agar JICA-RDPA Wilayah Sulawesi dapat mendukung dan memberikan fasilitasi terhadap program-program pembangunan yang strategis di masing-masing provinsi, termasuk, pengembangan kapasitas sumber daya aparatur perencana yang dilaksanakan secara bersama-sama.
