Kasus Pembangunan Gedung LPP-LPKA Mamuju Tunggu Penghitungan BPKP

Kasus Pembangunan Gedung LPP-LPKA Mamuju Tunggu Penghitungan BPKP

MAMUJU – Lanjutan kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPP-LPKA) Mamuju sudah masuk tahap penyidikan.

Penyidik tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Feri Mupahir mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP soal penghitungan kerugian negara.

“Jadi tinggal tunggu hasil dari BPKP, alat bukti cukup, kita tetapkan tersangkanya,” ujar Feri, Selasa, 19 Oktober 2021.

Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan ekspos ke BPKP untuk penyamaan persepsi.

Kasus tersebut, kata Feri, berawal dari dugaan bukti penyimpangan yang kemudian ditindaklanjuti Kejati Sulbar.

Aspidsus menyebut ada indikasi penyelewengan, termasuk kualitas bangunan LPP-LPKA.

“Ada indikasi ke sana (penyelewengan), kualitas gedungnya juga. Gedung ini, lapas wanita dan anak di Kalukku itu,” jelasnya.

Pihak penyidik sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

“Sudah lebih 10 orang yang dipanggil, dari lapas maupun Kanwil Kemenkumham,” tambah Feri.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Robianto enggan menanggapi kasus tersebut.

Sementara Kepala LPP Mamuju, Nurmia saat dihubungi tak mengangkat telepon.

Wartawan juga berupaya mengonfirmasi Nurmia via pesan WhatsApp namun tak digubris.

Untuk diketahui, gedung LPP dan LPKA di Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar tersebut dibangun pada 2018 lalu. Adapun pelaksana proyek yakni PT Menara Jaya Kontruksi.

Sumber biaya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja tersebut.

HARLY

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )