DPRD Sorot Proyek DAK Pendidikan Sulbar 2021

MAMUJU – Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H. Sudirman, menyorot proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2021.

Kata Sudirman, banyak persoalan yang terjadi di sejumlah sekolah penerima DAK, seperti paket pekerjaan yang belum selesai walaupun tahun anggaran sudah lewat.

Hal itu didapat Sudirman saat melakukan reses di beberapa sekolah, baik SMK maupun SMA di Provinsi Sulbar.

“Pelaksanaan DAK pada Disdikbud tahun anggaran 2021 layaknya tak memiliki aturan, sebab beberapa sekolah baik SMA maupun SMK hingga sat ini masih banyak pekerjaan yang belum selesai,” ungkapnya, belum lama ini.

Dirinya pun mengaku sudah meminta Disdikbud Sulbar untuk memasukan laporan tertulis perihal teknis pengelolaan DAK, namun tak kunjung diterima Sudirman.

Politisi Golkar itu juga menyinggung proyek DAK milik Disdikbud Sulbar di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

“Di Pasangkayu juga menjadi masalah karena ada dugaan monopoli proyek, ada 8 paket pekerjaan di sana dikuasai oleh satu rekanan,” kata Sudirman.

Menurutnya, kontraktor memonopoli paket dengan modus mendaftarkan perusahaan yang berbeda.

“Ini ulah ULP, padahal aturannya itu maksimalnya itu satu rekanan bisa mengerjakan 5 Paket,” ujarnya

“Saat RDP dengan dinas terkait pekan lalu, dari 8 paket pekerjaan yang dikerjakan satu rekanan, hanya dua yang selesai, selebihnya belum,” sambungnya.

Dari pantauan Sudirman, setidaknya ada 23 titik pekerjaan sekolah yang tak kunjung tuntas.

Pihaknya pun berencana akan memanggil Disdikbud Sulbar dan pihak rekanan untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sementara itu, Ketua LSM Masyarakat Anti Penyalanggunaan Jabatan (MAPJ) Sulbar, Mustajar, mengatakan bakal melaporkan dugaan monopoli proyek DAK pendidikan Sulbar ke kejaksaan tinggi.

Dia membeberkan temuan beberapa paket pekerjaan dengan kontaktor yang sama, namun perusahaan yang berbeda.

“Kami gali informasi beberapa sekolah mengaku bahwa rekanan hanya satu, sehingga kami mendugaa hal ini sebagai upaya untuk mengelabui tindakan monopolinya dengan cara memakai perusahaan yang berbeda,” jelas Mustajab.