DPRD Mamuju Bakal Pantau PLTA Karama

Harly

MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju bakal melakukan pemantauan di lokasi proyek PLTA Karama.

Hal itu sebagai respons atas aspirasi mahasiswa yang menuntut tanggung jawab dari PT Bukaka Group sebagai pihak pengembang PLTA.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi Hermawan, mengatakan, mahasiswa mempertanyakan komitmen PT Bukaka ihwal pembukaan jalan melalui dana corporate social responsibility atau CSR.

“Mahasiswa tadi pertanyakan soal CSR untuk pembukaan jalan. Pembukaan jalan ke lokasi itu sekitar 40 km,” kata Andi Dodi, Jumat, 1 Juli 2022.

Untuk itu pihaknya ingin memantau langsung proses pembangunan proyek PLTA di Karama, Kecamatan Kalumpang.

DPRD bakal berkoordinasi dengan pemerintah setempat, seperti camat, polsek, dan koramil.

“Kemungkinan minggu depan kami ke lokasi, pastinya masalah ini masuk bamus dulu,” ucapnya.

Menurut Andi Dodi, PT Bukaka sudah mendapat izin prinsip dari Pemda Mamuju sejak tahun 2012. Namun hingga kini, perusahaan tersebut belum mendapat izin dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada rentang waktu 2016 hingga 2017, terjadi perdebatan alot antara masyarakat dan pihak perusahaan terkait harga pembebasan lahan.

Kedua belah pihak kemudian menemukan kata sepakat pada 2017.

“Saya tidak tau persis berapa nilai yang disepakati masyarakat dan perusahaan waktu itu,” sambung Andi Dodi.

Pihak perusahaan pun kabarnya sudah membangun 14 jembatan, dari 19 titik yang disepakati.

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer