MAMUJU – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III DPRD Sulbar dan lembaga Gerakan Vendetta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Gerakan Vendetta menyoroti sejumlah masalah di BWS, mulai dari sulitnya akses informasi proyek, hingga dugaan intimidasi yang dialami massa aksi saat demonstrasi di BWS, beberapa waktu lalu.
Menanggapi itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan dan Pemanfaatan Jaringan Air (PSJA) BWS Sulawesi V, Arnol Maulana, menjelaskan, proses pemberian informasi menyangkut lembaganya harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID.
“Kami terikat dengan SOP, harus PPID,” jelas Arnol kepada wartawan.
Terkait dugaan intimidasi pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, pihaknya bakal melakukan investigasi dan evaluasi internal.
“Kebetulan pada saat kejadian, saya tidak berada di tempat. Tapi kami akan evaluasi internal. Di situ kan banyak CCTV, pasti kami akan investigasi,” ujar Kasatker.
Namun begitu, Arnol menegaskan, poin yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam berita acara RDP tersebut akan dilaksanakan secara bersama-sama.
Dirinya juga menyinggung soal progres pekerjaan pada satuan kerjanya yang sudah mencapai progres 60 persen.
Pihaknya memastikan, proyek strategis negara yang saat ini dikerjakan sudah pada jalur yang benar.