POLMAN – Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) menyorot pemasangan pipa PDAM di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.
Menurut BAIN HAM RI, pipa tersebut dipasang tanpa sosialisasi sebelumnya dan tidak melibatkan warga setempat.
“Pemasangan pipa PDAM untuk normalisasi dan penambahan debit air PDAM harusnya melibatkan banyak pihak, termasuk warga setempat kerena dapat berdampak terhadap kebutuhan air untuk pertanian di wilayah itu,” kata Ketua BAIN HAM RI Sulawesi Barat, Abdul Rahman Anwar lewat keterangan tertulis, Minggu, 3 September 2023.
Rahman mengatakan pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus terbuka soal proyek peremajaan jaringan sistem penyedia air bersih atau SPAM.
Hal tersebut untuk menjaga asas keadilan sosial dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
“Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu melalui dinas terkait,” dia melanjutkan.
Pihaknya pun bakal membawa masalah tersebut ke ranah hukum jika ada pelanggaran dalam proyek tersebut.