Apa Kabar Pulau Malamber?

Apa Kabar Pulau Malamber?

MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju dan pihak kepolisian saling tunggu soal perkembangan kasus Pulau Malamber.

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Mamuju, Ipda. Tedy Gabriella, mengatakan, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Sulbar atau Pemkab Mamuju, harusnya memasukkan laporan polisi sebagai pihak yang dirugikan.

Namun, pemprov dan pemkab justru saling lempar terkait laporan ke kepolisian.

“Kami mengikuti kasus ini hanya berbekal informasi. Kalau ingin mengetahui ada proses pelanggaran hukum, harusnya ada yang masukkan laporan sebagai pihak yang dirugikan. Ini malah Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju saling lempar,” ungkap Tedy di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kasus Malamber mulai viral setelah warga bernama Raja diketahui melakukan penjualan pulau yang terletak di wilayah Kecamatan Balakbalakang, Kabupaten Mamuju, pada 2020 lalu.

Raja mengklaim hak bezit lokasi tersebut dengan dalih tanah leluhur. Ia pun memiliki bukti sporadik.

Pihak pembeli diketahui bernama Salahu yang diduga merupakan “orang” Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud.

Tedy menjelaskan, awalnya Raja mengakui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Abdul Gafur melalui Salahu.

Namun belakangan, Raja justru meralat pernyataan sebelumnya.

“Awalnya Raja bilang memang pak bupati (Abdul Gafur) yang beli. Tapi setelah kami meminta klarifikasi ke Abdul Gafur dan kemudian dibantah, Raja pun meralat ucapannya lagi,” terang Tedy.

Wilayah tersebut didiami oleh 2 keluarga, yakni H. Zainuddin dan H. Kasim. Raja sendiri tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Kepulauan.

Raja mengaku kepada polisi bahwa dirinya sudah punya komitmen dengan Zainuddin dan Kasim soal hasil penjualan lokasi di Pulau Malamber.

Pihak kepolisian saat ini tengah berupaya meminta keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju, ihwal batas pulau-pulau kecil.

Adapun proses jual beli antara Raja dan Salahu itu terjadi pada Mei hingga Juni 2020.

Tedy mengakui, kepolisian telah kehilangan jejak Salahu.

“Si Salahu ini tidak ditahu lagi keberadaannya sekarang,” ungkapnya.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkab Mamuju, H. Tonga justru menunggu hasil penelusuran polisi terkait polemik Pulau Malamber.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat bersama Satreskim Polresta Mamuju, pada 2020 lalu.

Saat itu, Satreksrim masih dipimpin mendiang Syamsuriansyah.

“Waktu rapat itu, kita sepakat menunggu hasil penelusuran polisi untuk mengambil sikap. Tapi setelah Syamsuriansyah meninggal, komunikasi putus,” ungkap H. Tonga.

Meski Pemkab Mamuju tak memiliki aset bangunan di wilayah tersebut, H. Tonga menegaskan, Pulau Malamber masih dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

Pihaknya pun bakal kembali menggelar rapat untuk membahas masalah Pulau Malamber.

KRONOLOGIS POLEMIK PULAU MALAMBER

Raja mengaku sebagai pemilik tanah di Pulau Malamber. Sebagai buktinya, dia menunjukkan dokumen surat kepemilikan dan bukti pembayaran pajak atas nama leluhurnya.

Menurut Raja, setiap tahun keluarganya membayar pajak sebesar Rp 300.000 untuk tanah di Pulau Malamber. Raja juga membantah telah menjual pulau tersebut kepada Abdul Gafur. Dia mengaku hanya menjual enam hektare tanah di Pulau Malamber seharga Rp 2 miliar. Jual beli tanah itu disebutnya terjadi pada Februari 2020. Kala itu, Abdul Gafur menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta sebagai uang muka.
Proses jual beli itu, disebut Raja telah diketahui Camat Balabalakang, Juara. Karenanya, dia menyayangkan pernyataan Juara yang mengaku tidak tahu adanya pembelian tanah oleh Abdul Gafur.

“Sebelum transaksi berlangsung dokumen-dokumen surat kepemilikan lokasi tersebut sudah diperiksa pihak kecamatan. Ini saya sangat sayangkan kalau disebut pihak camat tidak mengetahuinya,” jelas Raja di rumahnya, Dusun Batu Lapa Selatan, Desa Sumare, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Senin (22/6/2020) lalu, seperti dinukil dari Kompas.com.

Sisa uang sebesar Rp 1,8 miliar untuk pembelian tanah itu, disebut Raja harusnya dilunasi Abdul Gafur pada April 2020. Namun, hingga kini sisa uang itu belum dibayarkan.

Dalam perjanjian jual beli tanah itu, Raja mengatakan, uang muka tidak perlu dikembalikan jika hingga April 2020 tidak ada pelunasan. Sedangkan peneliti maritim dari Universitas Hasanuddin, Ridwan Alimuddin, mengatakan di Kepulauan Malamber ada dua pulau yaitu Malamber Kayang yang luasnya mencapai delapan hektare dan Malamber Kecil yang luasnya jika air sedang surut mencapai lima hektare.

Ridwan yang beberapa waktu lalu melakukan penelitian di gugusan pulau itu, menilai Pulau Malamber punya potensi wisata jika dirawat dengan baik. Namun, kondisi pulau itu saat ini dianggapnya sudah rusak. “Kondisinya Pulau Malamber saat ini mengalami abrasi yang cukup parah. Terumbu karang rusak akibat destructive fishing yang membutuhkan perhatian serius semua pihak untuk memperbaikinya, dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kondisinya,” jelas Ridwan Alimuddin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan hasil investigasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengungkap Pulau Malamber senilai Rp2 miliar masih berstatus tanah dan belum memiliki sertifikat kepemilikan.

Tito berkata, Pulau Malamber dikuasai oleh lima keluarga yang merupakan penduduk setempat pada saat ini. Menurutnya, lima keluarga tersebut memiliki hak bezit atau menguasai karena sudah tinggal di pulau tersebut selama bertahun-tahun.

Namun, lanjutnya, ketiadaan sertifikat kepemilikan membuat Pulau Malamber dianggap sebagai milik negara, dalam hal ini Pemprov Sulbar atau Pemerintah Kabupaten Mamuju.

“Kita mengenal bahwa untuk lahan atau tanah itu dikenal adanya hak eigendom [memiliki] dan hak bezit. Pulau ini dikuasai oleh penduduk sebanyak lima kepala keluarga, luasnya 6,4 hektare di Kabupaten Mamuju, Sulbar,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (13/7).

“Karena belum ada sertifikat dokumen kepemilikan, maka dianggap kepemilikannya adalah milik negara provinsi, atau Kabupaten Mamuju,” lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan aturan dinyatakan bahwa transaksi penguasaan, pembelian, atau kepemilikan tanah tidak masalah selama calon pembeli merupakan warga negara Indonesia (WNI).

“Tidak ada masalah transaksi atau penguasaan pembelian atau pemilikan tanah selagi itu pembelinya adalah orang Indonesia, bukan warga negara negara-negara asing,” ucap mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu.

Tito mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pemda untuk memutuskan apakah pulau tersebut bisa dibeli atau tidak. Menurutnya, Pulau Malamber bisa dimanfaatkan seperti dengan memberikan hak guna usaha (HGU).

“Misalnya diberikan HGU, kita yang diberikan hak guna usaha ini bisa terjadi beberapa pulau lain juga. Saya kira banyak yang digunakan daripada kosong, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang mungkin lebih bermanfaat,” tutur Tito.

Sebelumnya, Camat Kepulauan Balabalakang Januar menyebut oknum warga yang melakukan transaksi jual-beli Pulau Malamber di Mamuju, Sulawesi Barat, telah menerima uang muka sebesar Rp200 juta.

“Ada [pulau dijual] Malamber, tidak tahu ukuran luasnya, tapi itu harganya Rp2 miliar, DP-nya Rp200 juta sudah diambil, ada yang jual warga di Sumare [Mamju],” kata Januar dikutip dari siaran CNNIndonesia TV, Jumat (19/6).

Atas temuan itu, Polres Mamuju kini tengah menyelidiki kasus dan mengumpulkan semua bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui masalah ini.

“Kepala desa, Camat Balabalakang dan Kepala dusun, kami juga sudah mengirim undangan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan diutus Kabag hukumnya datang ke sini untuk memberikan keterangan,” ujar Kasat Reskrim Polres Mamuju AKP Syamsuriansyah. (***)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )