MAMUJU – Eksekutif dan legislatif saat ini sedang membahas soal kenaikan tunjangan DPRD Mamuju. Hal ini pun mendapat tanggapan negatif sejumlah aktivis.
Ketua Barisan Milenial Mesakada Pitu Ulunna Salu (BrEM P.U.S) Mamuju, Ekamasputra menilai sikap DPRD tersebut tidak mencerminkan keterwakilan rakyat.
Pihaknya mengevaluasi kinerja para legislator selama ini yang dinilai tidak relevan dengan permintaan tambah tunjangan.
“Kita bisa lihat bagaimana minimnya kinerja DPRD selama ini. Tiba-tiba kinerjanya mau ditambah lagi,” ujar Eka, Sabtu, 22 Oktober 2022.
Menurut Eka, salah satu indikator kinerja DPRD bisa dilihat dari berapa perda inisiatif yang dihasilkan.
Berdasarkan pengakuan Kabag Hukum Setda Mamuju, Nur Ida, belum ada perda inisiatif yang dikeluarkan anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024.
“Selama saya Kabag, ada 1 Rancangan Perda yang sementara proses yaitu Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Petani dan Nelayan,” kata Nur Ida.
Sorotan juga datang dari tokoh pemuda Kalumpang Raya, Aco Riswan.
Baca juga:
Isu Kenaikan Tunjangan DPRD Mamuju, Sugianto: Mudah-mudahan!
Ia mengatakan sikap DPRD tersebut terasa lucu.
“Mereka ternyata diam-diam merasa susah dengan kenaikan BBM. Ini kan lucu,” sindir Aco.
Dia pun mempertanyakan keberadaan anggota DPRD Mamuju saat mahasiswa melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Aco menilai legislator Mamuju kala itu hanya diam.
Dirinya menjelaskan, DPRD seharusnya fokus pada nasib nelayan dan petani di tengah sulitnya perekonomian saat ini.
“Nelayan susah mendapat BBM kalau ingin melaut, begitu juga petani, susah dapat bibit. Harusnya ini yang difokuskan,” jelasnya.
Wacana kenaikan tunjangan DPRD Mamuju ini meliputi tunjangan perumahan dan transportasi, sebagai imbas naiknya harga BBM.
Kenaikan transportasi contohnya, mencapai sekira Rp 3 juta per anggota dewan per bulan.
