MAMUJU – Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) menyinggung kinerja pemerintah daerah terkait persoalan tambang hingga stunting di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Komkar yang merupakan basis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju menyoal perusahaan tambang yang tidak memiliki izin operasi.
Baca juga:
Kader Perempuan FPPI Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di SD Muhammadiyah Mamuju
“Tentunya itu merugikan negara, masyarakat dan melanggar aturan negara, di mana dalam UU dijelaskan pertambangan yang tidak memiliki izin maka itu merupakan tindak pidana diatur dalam pasal 158,165 UU No 4/2009 dan pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32/2009 tentang PPLH,” jelas Ketua Komkar, Reski, Sabtu, 17 Juni 2023.
Reski mendesak kepolisian hingga dinas ESDM menindak tegas pihak perusahaan yang tidak tertib soal aturan pertambangan.
Baca juga:
Aktivis FPPI: Perppu Ciptaker Dipaksakan untuk Kepentingan Korporasi Besar
Sektor kesehatan pun tak luput dari perhatian Reski.
Dirinya berpendapat bahwa persoalan stunting sangat urgen karena menyangkut upaya membangun sumber daya manusia unggul.
“Peningkatan stunting mencapai 35% dan Sulbar adalah provinsi tertinggi kedua di Indonesia. Sedangkan, masalah stunting ini adalah masalah besar, masalah penting, karena salah satu sumber dari pada upaya membangun sumber daya manusia unggul,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan agar pemerintah daerah Sulbar melakukan langkah-langkah mempercepat penanganan stunting, apalagi negara sudah menyalurkan porsi anggaran tinggi untuk masalah tersebut.
“Apalagi negara sudah salurkan anggaran sebesar Rp 38,5 miliar melalui APBD 2024,” kata Reski.
