Masyarakat Nelayan Beberkan Kerugian karena Reklamasi Labuang Rano

Harly

MAMUJU – Proyek  penimbunan laut atau reklamasi di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Mamuju yang dilakukan perusahaan tambang batu gajah, mendapat sorotan dari masyarakat nelayan.

Koordinator masyarakat nelayan Labuang Rano, Muhlis, membeberkan sejumlah kerugian yang dirasakan akibat reklamasi tersebut.

Menurutnya, kerugian yang paling nyata adalah berkurangnya pendapatan nelayan di wilayah itu.

“Reklamasi sangat merusak ekosistem laut, apalagi kalau air pasang pasti keruh. Padahal nelayan di Labuang Rano ini terkenal penghasil cumi dan ikan,” ujarnya.

Belum lagi, kata Muhlis, banyak habitat mangrove yang jadi korban. Masyarakat sekitar pun setiap saat terancam akan abrasi.

Dirinya mempertanyakan dasar perusahaan tambang bisa masuk di Tapalang Barat. Apalagi, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang RZWP3K Sulbar, Desa Labuang Rano masuk dalam zona perikanan tangkap.

Ia juga memberkan bahwa pihak perusahaan belum pernah mengambil kata sepakat dengan masyarakat dan pemerintah desa.

Baca juga:

Aktivis Tantang Polda Sulbar Tindaki Reklamasi Pantai Labuang Rano

“Ini wilayah tangkap perikanan, makanya kita mau memperjelas kenapa tambang bisa masuk wilayah kami. Sampai hari ini perusahaan belum pernah sepakat dengan masyarakat dan pemdes,” herannya.

Soal permintaan Kepala Desa Labuang Rano untuk merevisi Perda RZWP3K, Muhlis merasa aneh. “Kok sudah melanggar baru mau revisi, minta izin.”

Lagipula, koordinator masyarakat nelayan tersebut menganggap kebijakan tertinggi ada di tangan masyarakat.

“Kebijakan tertinggi itu 70 persen di tangan masyarakat. Masyarakat yang rasakan manfaat,” imbuh Muhlis.

Kejanggalan berikutnya terkait permintaan revisi perda tersebut ialah pihak yang bermohon.

Dalam berkas yang dilihat Muhlis, justru yang bertanda tangan adalah kepala dusun Mepaang. Sementara lokasi tambang ada di Dusun Toradu.

Untuk itu, pihaknya meminta Polda Sulbar segera menindak PT Aneka Bara Lestari sebagai pelaku reklamasi. Apalagi, Muhlis mendengar bahwa luasan penimbunan akan ditambah.

“Kami mohon polisi tindaki ini, izinnya juga kan tidak lengkap,” pintanya.

Senada itu, salah satu pemuda, Rivaldi menyebut nelayan di sekitaran area perusahaan mengalami kerugian.

“Jaring ikan yang sering dipasang itu sudah tidak bisa lagi karena reklamasi,” ungkapnya.

Rivaldi pun menuntut kejelasan status Labuang Rano dalam Perda RZWP3K Sulbar di mana daerah itu masuk zona perikanan tangkap.

“Lantas bagaimana dengan perda itu, ini kan aneh,” tegasnya.

Rivaldi menegaskan, kelompok pemuda di Desa Labuang Rano menolak aktivitas tambang, terutama proyek reklamasi yang dilakukan perusahaan.

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer