MAMUJU – Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Akmal diberi tugas selama satu tahun untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor satu di Sulbar, pascaberakhirnya periode Gubernur Ali Baal Masdar.
Pemprov Sulbar pun menggelar acara pisah sambut di Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu, 18 Mei 2022.
Pada kegiatan itu, Ali Baal memaparkan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemulihan daerah pascabencana gempa bumi, sektor pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi pemerintahan, dan keterbatasan fiskal daerah.
Ali Baal meyakini, Akmal Malik tak akan butuh waktu lama untuk mengonsolidasikan seluruh elemen untuk menyelesaikan problem tersebut.
Dia pun berharap, semua program yang telah Ali Baal canangkan sebelumnya bisa dilanjutkan oleh penjabat gubernur.
“Apa yang sudah direncanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan. Maaf untuk semua kekurangan dan kelemahan, inilah keterbatasan sebagai manusia biasa,” ungkapnya.
“Siapapun yang meneguk setetes air di Sulbar, dia juga orang Mandar.
Selamat datang dan selamat bekerja,” pesan Ali Baal.
Sementara itu, Akmal Malik mengungkapkan perasaan bahagia sejak pertama kali menginjakkan kaki di Sulbar sebagai Penjabat Gubernur.
Dia mengaku serasa pulang ke kampung halaman sendiri.
“Saya sangat bahagia, serasa pulang kampung. Saya disambut ramah, Forkopimda memberi dukungan luar biasa. Semoga jadi awal yang baik,” ucapnya.
Akmal meminta semua pihak bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah, lewat saran maupun kritik.
Kepada awak media, Akmal Malik mengakui pandemi Covid-19 dan bencana gempa bumi tahun 2021 lalu sangat berefek pada kondisi daerah Sulbar.
Untuk itu, dirinya terlebih dulu akan mencoba memulihkan akses transportasi penerbangan yang sempat lesu selama pandemi.
Selanjutnya, Akmal bakal mengelola secara efektif APBD Sulbar untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
“Ke depan yang perlu kita benahi adalah mencoba kembali membuka hal-hal yang sempat down akibat pandemi, khususnya penerbangan. Dan tentunya menggunakan belanja APBD yang sedikit itu secara efektif,” jelasnya.
TANTANGAN DPRD
Akmal Malik pun ditantang untuk menyelesaikan masalah di provinsi ke-33 ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang, mengatakan seluruh program penjabat gubernur itu hanya bak mimpi di siang bolong, jika tak mampu membenahi internal organisasi perangkat daerah.
“Jika Penjabat Gubernur Akmal Malik ingin bermimpi segala program yang akan dibangun tanpa pembenahan internal organisasi perangkat daerah itu semua sia-sia saja,” kata politisi NasDem itu.
Hatta mengungkapkan kondisi Sulbar, seperti tingginya angka stunting, indek pembangunan manusia (IPM) rendah, serta data KPK yang mengindikasikan pelanggaran di berbagai pembagian jabatan lingkup pemerintah provinsi.
“Temuan KPK baru-baru saja keluar pengelolaan SDM yang banyak persoalan. Di antaranya, 58 persen karena faktor kedekatan, 57 persen karena keluarga dan 40 persen karena satu almamater,” bebernya.
Dirinya juga menyinggung soal ketimpangan harga tandan buah segar kelapa sawit yang dialami petani.
Baca juga:
Hatta Tantang Akmal Malik Selesaikan Polemik TBS
Hatta berharap ada sikap jelas dan tegas dari Penjabat Gubernur Sulbar.