MAMUJU – Laskar Anti Korupsi (LAK) menilai sejumlah proyek PEN di Sulawesi Barat, dikerja asal-asalan.
Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis mengatakan, salah satu sampel bukti proyek tersebut dikerja asal-asalan, yakni pekerjaan ruas jalan RE Martadinata Mamuju.
Dia menilai aspal dan talud di situ dikerja tidak maksimal.
“Paling tinggi itu maksimal satu tahun sudah rusak,” ujarnya.
Padahal, ruas Jalan Martadinata merupakan salah satu paket yang pengerjaannya diklaim Dinas PUPR Sulbar sudah tuntas 100 persen.
Menurut Muslim, hal itu membuktikan klaim Dinas PUPR soal progres pekerjaan tidak bisa menjadi patokan.
Meski sudah mendapat pengawasan dari APIP maupun Kejaksaan, kata Muslim, proyek PEN tersebut semestinya juga diawasi seluruh pihak, termasuk LSM, lembaga mahasiswa, maupun Pers.
“Pemerintah harus membuka pintu pengawasan seluas-luasnya, harus transparan. Bukan apa-apa, ini pinjaman, uang rakyat yang dipakai mengganti,” jelasnya.
Bahkan, Muslim berani menyebut pihak yang mengawas tersebut bisa saja menjadi pihak yang perlu diawasi.
Lebih jauh, Muslim menduga proyek PEN ini sarat kongkalikong antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kuat dugaan ini ada kongkalikong pemerintah daerah dengan pusat. Kita berkaca pada kasus PEN di Kabupaten Kolaka. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri diduga terjerat kasus suap di situ,” paparnya.
Dia menyebut dugaan “main mata” itu dari lambatnya proses tender hingga berdampak pada banyaknya pekerjaan yang menyeberang tahun.
“Alasannya mungkin pengurusan pinjaman ini lama. Ya, bisa lama karena kalau indikasi ini benar, ada kongkalikong, bisa saja kementerian dan Pemprov Sulbar sendiri lambat mencapai kesepakatan soal fee dan sebagainya.”
“Pinjaman PEN ini kan bisa diberikan ke daerah jika mendapat rekomendasi dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ungkap aktivis antirasuah itu.
Muslim pun menyebut skenario permainan ini ada di Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulbar.
“Kemungkinannya begini, ini dugaan ya, gubernur, Barjas, dan PU rapat bersama. Yang dibahas ini untuk ‘jolok’ pinjaman PEN,” urai Muslim.
“Gubernur ini pasti perintahkan PU dan Barjas mencari kontraktor yang bisa membiayai agenda ‘jolok’ pinjaman ini. Dengan tawaran, kontraktor tersebut yang kerja paketnya,” terangnya.
Dirinya pun berharap Pemprov Sulbar ke depannya jangan lagi berani-berani mengambil pinjaman PEN karena hanya menjadi lahan pemanfaatan segelintir pihak.
