Mamuju – Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202
PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.
Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (Rls)
[31/7 14.45] null: Bapperida Sulbar: Kesehatan Bukan Hanya Tugas Dinkes, Tapi Tata Kelola Daerah
Pontianak — Pemprov Sulbar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan “Integrasi Program AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah” yang diselenggarakan pada 29–31 Juli 2025 di Hotel Aston, Pontianak.
Kegiatan ini juga sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, serta mendukung Quickwins Nomor 1 Gubernur Sulbar: Sulbar Sehat. Hal ini sekaligus memperkuat upaya bersama menuju sistem kesehatan daerah yang lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan.
Kegiatan nasional yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum strategis dalam mendorong sinergi lintas sektor untuk penanggulangan tiga penyakit menular prioritas: AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Perencana Ahli Muda Putri Anindy hadir sebagai peserta. Putri menyebut kegiatan ini sangat penting untuk mengintegrasikan isu-isu kesehatan krusial ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kegiatan ini membuka ruang dialog antara perencana dan pelaksana program kesehatan, khususnya ATM. Kami tidak hanya membahas data dan tantangan, tetapi juga merumuskan strategi integratif yang konkret dalam dokumen perencanaan,” ungkap Putri, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan sektor non-kesehatan seperti pendidikan, sosial, dan lingkungan dalam memperluas dampak program ATM terhadap masyarakat.
“Kami di Bapperida menyadari, kesehatan bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Ini soal tata kelola daerah secara keseluruhan. Dan kegiatan ini membuka mata kami akan pentingnya pendekatan lintas sektor,” tambahnya.
Sebagai puncak kegiatan, seluruh peserta yang terdiri dari Bapperida dan Dinas Kesehatan se-Indonesia melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama. Komitmen ini menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan didukung alokasi anggaran yang memadai. (**)