Nestapa Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah?

BERANDARAKYAT.com – “Dana desa hanya di buat sebagai leluconan dan program tamasya para elit politik,” ucap Nasrul, salah seorang pemuda yang tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Menurutnya, selama ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait penggunaan dana desa sudah memainkan satu peran yang sangat dramatik khususnya dalam pengelolaan dana desa tersebut sehingga hal itu terlihat hanya sebagai leluconan dan tontonan yang dianggap menarik bagi ‘anak kecil’.

“Kenapa saya katakan sebagai leluconan? Karena Pemerintah yang terkait dalam pengelolaan dana desa tidak pernah belajar dari masa lalu, sehingga program-program di desa hanya bersifat homogen yang diuntungkan para kaum elit saja dan itu terulang sampai hari ini, inilah yang saya anggap sebagai lelucon hari ini,” keluh Nasrul dalam pesan whatsapp-nya.

“Satu contoh program di desa yang saya anggap lelucon yaitu pemberangkatan (kepala) desa hari ini, kelombok yang menggunakan dana desa dengan dalih soal pembangunan di desa yang tidak sedikit jumlahnya sampai 10 juta per-orang. Jika di desa di berangkatkan 2 sampai 3 orang, maka jumlah dana desa yg di gunakan tidak sedikit, ini saya anggap lelucon. Karena program ini terus terulang di desa, namun tidak ada hasil yg signifikan di desa,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir ini, desa (di Mamuju Tengah) sudah menjalankan program study banding keluar kota hanya dengan jarak 4 bulan, yang mana hal tersebut menggunakan dana desa berjumlah puluhan juta rupiah, dan yg terlihat ganjil karena dalam program desa study banding keluar kota seakan-akan di aminkan oleh para elit Pemerintah lainnya.

“Hari ini Dinas PMD ikut juga berangkat ke lombok, tahun lalu beberapa (perwakilan) Pemerintah Daerah juga ikut meramaikan pemberangkatan ke Bali. Pertanyaannya kemudian apakah program ini berangkat dari asumsi apa yang menjadi kebutuhan pokok dan permasalahan masyarakat di desa?,” ucap Nasrul.

Pemuda asli Desa Kabubu tersebut mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah fokus pada wilayah studi agrari yang kritis di pedesaan, barisan masyarakat kecil yang tak bertanah yang menggarap lahan tetangganya yang lebih makmur masih banyak berlangsung di desa, kesenjangan sosial antara elit desa dan masyarakat petani, masi banyak ditemukan di desa baik di wilayah jabatan maupun sosial ekonomi, harusnya ini menjadi bagian dari pada kerja prioritas di desa, bukan bimtek ke luar kota.

“Jika program (study banding) itu di alihkan ke pemberdayaan pemuda atau pendidikan ekonomi kreatif pemuda di desa, saya rasa lebih bermanfaat,” harapnya.

Dirinya menambahkan, jika dilihat UU Desa dan apa yang menjadi tujuan pokok Pemerintah Pusat, maka dana desa bertujuan mensejahterakan masyarakat dan menjadikan desa mandiri. Namun melihat kinerja Pemerintah Daerah sampai ke level bawah hari ini sangat jauh sekali dari kata desa sejahtera dan mandiri.

“Seharusnya dengan adanya program pemerintah pusat soal Dana Desa yang dialokasikan dengan jumlah besar ke semua desa di kabupaten yang ada, (dapat) digunakan secara baik sesuai dengan cita-cita Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Undang-undang Desa, karena pemerintah kabupaten tidak mungkin bergantungan terus kepada dana desa,” ujar Nasrul.

“Jika ada program yang terus berjalan dan tidak berdampak pada perubahan dilapangan dan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, itu adalah lelucon,” tutupnya.

(Op/Nsr)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (1 )