MAMUJU – Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Provinsi Sulawesi Barat kembali digelar sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan negara antara pusat dan daerah. Pertemuan rutin kali ini berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar pada Jumat (28/11/2025) dengan menghadirkan Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Tjahjo Purnomo, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar, Syaharuddin.
Agenda utamanya membahas perkembangan dan tantangan sektor keuangan, mulai dari penguatan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, hingga kondisi perbankan dan non perbankan di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dengan pemaparan kondisi terkini Sulawesi Barat, meliputi aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan progres kinerja pemerintah provinsi.
Dalam keterangannya usai rapat, Darwis menegaskan bahwa FKKPD berfungsi sebagai ruang koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi, sekaligus berbagi data dan informasi terkait keuangan negara.
“Hari ini kami duduk bersama untuk bertukar informasi mengenai perencanaan, penganggaran, serta progres realisasi keuangan baik dari APBN maupun APBD Sulbar tahun 2025. Forum ini menjadi instrumen penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” ujar Darwis.
Dalam forum tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Tjahjo Purnomo, memaparkan overview Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencakup tiga komponen utama: Belanja Pemerintah Pusat melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di perangkat daerah, Transfer ke Daerah, serta Program Prioritas Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat. Ia menekankan bahwa nilai alokasi untuk Provinsi Sulawesi Barat cukup besar, dan jika terserap optimal, perputaran dana tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar secara signifikan.
Darwis menambahkan, masih terdapat anggaran dari DIPA APBN di beberapa perangkat daerah yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini akan menjadi perhatian Bapperida Sulbar yang juga menjadi bagian TAPD untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran tersebut.
“Kami berharap data update terakhir dari Kanwil DJPb dapat dibagikan juga ke kami agar dapat dikombinasikan dengan data APBD untuk laporan akhir tahun kepada pimpinan nantinya. Sehingga menjadi bahan pertimbangan juga untuk pengalokasian fiskal dapat lebih optimal pada sektor prioritas. Dengan begitu, anggaran yang masuk ke Sulbar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pemaparan yang diberikan dalam forum, karena menjadi masukan berharga juga bagi penyempurnaan APBD Tahun 2026 yang saat ini tengah dalam proses finalisasi pasca persetujuan bersama DPRD.
Plt. Kepala Bapperida menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam FKKPD ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal daerah secara efektif dan transparan untuk mendukung agenda pembangunan prioritas.
Gubernur Suhardi Duka sebelumnya telah menegaskan bahwa optimalisasi APBN dan APBD harus diarahkan pada sektor yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal.