MAMASA – Aktivis menyorot kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamasa yang membebankan biaya kepada para kepala desa saat pelantikan serentak 91 kades beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengaku diminta biaya pelantikan sebesar Rp 800 ribu per orang.
Salah satu kepala desa yang enggan identitasnya dipublis, mempertanyakan kebijakan dinas terkait pungutan itu.
Apalagi, menurut dia, biaya pelantikan kades sudah dianggarkan pada Dinas PMD Mamasa sekira Rp 800 juta.
Sementara itu, kader Barisan Milenial Pemuda Mesakada Pitu Ulunna Salu (BrEM P.U.S), Gustu menilai tindakan Dinas PMD sebagai praktik pungli.
“Aparat hukum harus atensi ini, jangan sampai ada pelanggaran. Apalagi kami telusuri, diduga biaya pelantikan ini sudah dianggarkan lewat APBD,” tegasnya.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Mamasa, Kaharuddin mengakui meminta biaya sebesar Rp 800 ribu kepada masing-masing kepala desa.
Uang tersebut untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan pelantikan kades.
“Termasuk sewa gedung, sewa kursi, sound system, honor rohaniawan, kemudian makan-minumnya,” urai Kaharuddin.
Namun begitu, dari 91 kades, baru sekira 47 orang yang sudah menuntaskan tanggungannya.
Dirinya pun membantah ada biaya pelantikan kades yang dianggarkan dalam DPA Dinas PMD Mamasa.
Kaharuddin juga mengaku sudah mengklarifikasi hal tersebut di Kejari Mamasa.