MAKASSAR – DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan pelaksanaan proyek penunjukan langsung dari nilai anggaran Rp 200 juta ke bawah, ditingkatkan menjadi Rp 500 juta.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPD Askonas Sulbar, Ilham Zainuddin saat menghadiri FGD Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Hotel Maleo Makassar, 3 Juni 2023 lalu.
FGD Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Pelaksanaan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan DPRD Sulbar bekerja sama pihak Unhas.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah dan dihadiri anggota, di antaranya Taufik Agus, Kalma Katta, dan Sahrir Hamdani.
FGD itu juga diikuti sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar, antara lain Bidang Bina Jakon PUPR, Dinas PUPR, Perkim, Disnaker, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
Menurut ketua Askonas, usulan meningkatkan nilai anggaran pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung menjadi Rp 500 juta untuk mendukung percepatan pembangunan di Sulbar.
“Dalam mendukung program pemerintah percepatan pembangunan konstruksi di Sulbar, sangat diharapkan Perda yang mengatur pelaksanaan jasa konstruksi. Kami mengusulkan pelaksanaan proyek penunjukan langsung ditingkatkan menjadi 500 juta ke bawah,” jelas Rory, sapaan akrab Ilham Zainuddin.
Pihaknya juga berharap proyek penunjukan langsung bisa dikerjakan pelaku usaha konstruksi lokal Sulbar.
Selain itu, Rory meminta pemerintah melakukan pemberdayaan tenaga ahli/terampil lokal yang memiliki SKK konstruksi, serta penyederhanaan syarat administrasi penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK dalam dokumen tender.
Hal tersebut dinilai memudahkan pelaku usaha kualifikasi kecil di daerah untuk mengerjakan proyek konstruksi.
