MAMUJU – Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi kembali mendapat sorotan dari kalangan aktivis.
Kader Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Muh. Irfan menyebut ada beberapa keputusan bupati yang tidak memihak pada kepentingan rakyat.
Irfan menyinggung pengembangan wilayah pesisir dan pegunungan.
Menurutnya, bupati sangat mudah membuka ruang bagi investor untuk mengelola wilayah pesisir yang notabene merupakan lahan hidup nelayan.
Sementara di wilayah pegunungan, banyak terjadi alih fungsi lahan untuk pembangunan BTN.
“Entah ini sudah dibahas dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat atau bagaimana,” kata Irfan.
Dirinya juga mengusulkan agar pemerintah daerah membuat wadah pengelolaan hasil tangkap bagi nelayan.
“Ini agar hasil tangkapannya tidak langsung dijual,” imbuhnya.
Selain itu, dia pun mengungkapkan soal aturan zonasi wilayah komoditas pertanian di Kabupaten Mamuju.
Kata Irfan, tidak ada regulasi yang jelas terkait mana daerah yang boleh ditanami jagung dan mana yang tidak.
“Padahal petani ini butuh makan, butuh menyekolahkan anak,” sambungnya.
Irfan kembali mengingatkan pada bencana banjir bandang di Kalukku lalu.
“Buktinya saja, kemarin pascabanjir Sampoang dan Pure di Kalukku, bupati menyalahkan petani karena menggunduli hutan padahal dia tidak sadar, dia yang bagi-bagikan bibit (jagung) ke petani,” ungkapnya.
Olehnya, Irfan mengusulkan kepada Pemda Mamuju untuk lebih memperjelas regulasi yang ada.
