MAMUJU – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mendadak heboh.
Sekolah itu diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan mengharuskan siswa membayar iuran pembangunan lapangan sekolah.
Nilai iuran awalnya dipatok Rp 145 ribu per siswa. Namun, pihak sekolah mengaku jumlahnya bertambah menjadi Rp 150 ribu atas permintaan orang tua siswa sendiri.
Kepala SMPN 1 Kalukku, Nawawi Yusuf mengklaim hal itu merupakan hasil keputusan komite sekolah.
Dilansir Tribunsulbar.com, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, Saharuddin menilai pungutan itu sah-sah saja asal dikelola oleh komite.
Ia berdasar pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 10 (ayat 1), memang dijelaskan bahwa komite sekolah bisa melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
Namun, pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Lantas, kasus di SMPN 1 Kalukku tersebut apakah masuk kategori sumbangan atau pungutan?
Dikutip dari website Ombudsman.go.id, paradigma pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
