MAMUJU – Data Desa Presisi merupakan salah satu program unggulan Pemprov Sulbar yang dicanangkan Pj Gubernur Akmal Malik.
Program yang diklaim bisa menyuguhkan data lengkap dan akurat terkait informasi ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat itu melibatkan Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Insitut Pertanian Bogor.
Data Desa Presisi di Provinsi Sulbar sudah berjalan sejak Mei 2022 lalu.
Namun, hasil dari program ini pun mulai dipertanyakan.
Kepala Desa Kalonding, Kabupaten Mamuju, Bustan, menilai belum ada kejelasan terkait manfaat dari program tersebut.
“Kami melihat manfaat dari program ini belum jelas. Ini baru sebatas konsep dari gubernur,” ungkap Bustan.
Ia berharap ada output langsung kepada masyarakat desa.
Apalagi, tahun 2023 ini program Data Desa Presisi ikut melibatkan pemerintah desa untuk membiayai kegiatan, dalam bentuk dana hearing. Hal ini berbeda dari tahun lalu di mana pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov Sulbar.
Bustan menyebut, pihaknya diwajibkan membiayai 17 persen atau sekira Rp 39 juta dari total anggaran kebutuhan pendataan di Desa Kalonding. “Ada tujuh item yang kami biayai,” imbuhnya.
Ia menganggap program Data Desa Presisi adalah ide gubernur yang dibebankan kepada pemerintah desa.
“Seolah-olah kami yang dibebani, padahal ini isi kepala gubernur, konsepnya. Harusnya beliau bertanggung jawab penuh,” ungkap Bustan.