MAMASA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menemukan sejumlah proyek bermasalah pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Kabupaten Mamasa, tahun 2021.
Berdasarkan hasil penelusuran wartawan, temuan BPK tersebut tersebar di beberapa titik di Kabupaten Mamasa.
Paket pekerjaan terdiri dari proyek irigasi dan talud sebanyak 9 item dengan total temuan sekira Rp 311,9 juta.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang PSDA PUPR Mamasa, Senja, mengaku sudah melakukan proses pengembalian sesuai arahan Inspektorat Mamasa.
“Temuan BPK itu rujukannya ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti,” kata Senja via pesan singkat WA, pada 24 November 2022 lalu.
Kondisi itu mendapat tanggapan lembaga Barisan Milenial Pemuda Mesakada Pitu Ulunna Salu (BrEM P.U.S).
Koordinator Bidang Data dan Hubungan Antarlembaga BrEM P.U.S, Aswin Wijaya, menilai temuan dari BPK mengindikasikan ada penyimpangan di Dinas PUPR.
Ia mendesak Bupati Mamasa dan DPRD mengatensi hal tersebut.
“Ini harus menjadi evaluasi semua pihak di Mamasa. Jangan sampai proyek untuk pembangunan masyarakat justru dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab,” kata Aswin, Sabtu, 26 November 2022.
Pihaknya juga meminta ada kejelasan soal pengembalian temuan tersebut.
“Ini sudah ada di penghujung tahun, temuan ini didapat pada awal 2022. Ingat, setau kami, pengembalian untuk temuan BPK itu ada mekanismenya,” tegas Aswin Wijaya.