Mamuju – Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar) Provinsi Sulawesi Barat, Aco Riswan mempertanyakan bukti jaminan reklamasi tambang Batu Bara yang digarap oleh PT. Bonehau Prima Coal di Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
“Beberapa waktu lalu sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, saya sudah beri peringatan kepada Kepala Desa Tamalea untuk menekankan kepada pihak perusahaan agar melampirkan dokumen lengkap berupa izin, hasil lajian Amdal-nya serta komitmen perusahaan untuk masyarakat dan kampung secara tertulis,” ujar Aco.
Selain itu, lanjut Aco, yang tidak kalah penting harus meminta bukti jaminan reklamasi oleh perusahaan sesuai dengan UU Minerba nomor 3 tahun 2020, dimana pemegang izin konsesi diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan atau pascatambang sejak mulai kegiatan eksplorasi, operasi produksi, hingga pascatambang. Dana jaminan tersebut digunakan untuk mengantisipasi bila pemegang izin tidak melaksanakan atau gagal melakukan reklamasi.
“Namun beberapa waktu lalu saya sudah coba meminta data tersebut melalui Kades Tamalea sebagai Pemerintah Desa yang seharusnya punya pegangan data hasil dari sosialisasi bersama perusahaan, namun belum ada respon dari Kades Tamalea. Saya menduga ada perilaku konspirasi antara Pemerintah Desa dan perusahaan, hal demikian yang kemudian perlu di antisipasi karena akan merugikan masyarakat,” tambahnya.
Ia mengkhawatirkan jika perusahaan tambang yang mulai beroperasi sekitar 3 bulan yang lalu tersebut hanya akan mengeksploitasi daerah Bonehau tanpa memberikan kontribusi yang jelas. Olehnya itu ia berharap perusahaan bisa melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan UU.
“Dan terakhir yang tidak kalah penting, saya mempertanyakan arah dana CSR perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat, termasuk memberi biaya pendidikan anak daerah,” tutupnya.
