Oleh: Alfian Mansyur, S.H (Penggiat Literasi)
Menolak dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tidak masuk dalam takaranyan.
Isu mengenai reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat, baik terkait dengan kinerja lembaga legislatif maupun dengan besarnya gaji dan fasilitas yang diterima oleh para anggotanya. Di tengah ketidakpuasan masyarakat, banyak pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai langkah untuk memperbaiki sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun, apakah pembubaran DPR merupakan solusi terbaik? Atau mungkin perubahan pada sistem penggajian DPR melalui single salary system lebih layak dipertimbangkan?
Dasar Hukum Pembubaran DPR
Pembubaran DPR bukanlah langkah yang bisa diambil begitu saja. Menurut UUD 1945, pembubaran DPR hanya bisa terjadi dalam dua kondisi: pertama, melalui pemilu yang secara otomatis menggantikan anggota DPR yang lama; kedua, melalui perubahan konstitusional yang melibatkan amandemen terhadap UUD 1945, yang memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam kondisi ini, DPR yang terpilih melalui pemilu harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mewakili kepentingan rakyat. Jika DPR dibubarkan tanpa prosedur yang jelas, hal ini berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik.
Penggantian Anggota DPR dan Potensi Dampak Pembubaran
Bubarkan seluruh anggota DPR yang terpilih dan digantikan dengan yang baru. Pembubaran ini dapat terjadi melalui proses pemilu atau amandemen konstitusi. Namun, hal ini membawa dampak besar terhadap stabilitas politik Indonesia. Pembubaran DPR tanpa mekanisme yang jelas dan beralasan akan memperlemah sistem checks and balances dalam pemerintahan. Tanpa adanya lembaga legislatif yang kuat, kekuasaan akan terkonsentrasi pada satu pihak, yaitu Presiden, yang berpotensi mengarah pada kekuasaan tunggal. Dalam kondisi seperti ini, potensi kesewenang-wenangan sangat besar, karena tidak ada lembaga yang mampu mengawasi dan mengontrol kebijakan eksekutif. Pengawasan terhadap pemerintah, yang menjadi salah satu fungsi utama DPR, akan hilang. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya, karena tidak ada lagi wakil yang dapat mereka harapkan di lembaga legislatif.
Akibatnya, jika DPR dibubarkan, jalan satu-satunya bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka adalah melalui demonstrasi. Namun, demonstrasi bukanlah cara yang ideal dalam sistem demokrasi yang sehat, karena mengabaikan mekanisme formal yang telah disiapkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
Single Salary System: Solusi Pengurangan Kesenjangan Gaji
Dari pada membubarkan DPR, salah satu langkah reformasi yang bisa dipertimbangkan adalah pengaturan ulang sistem penggajian anggota DPR melalui penerapan single salary system. Dengan sistem ini, semua anggota DPR, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten, akan menerima gaji yang lebih transparan dan setara. Sebagai contoh, anggota DPR RI bisa menerima gaji maksimal sebesar 50 juta rupiah per bulan, anggota DPR Provinsi sebesar 35 juta rupiah, dan anggota DPRD Kabupaten sebesar 25 juta rupiah. Angka-angka tersebut sudah mencakup gaji pokok yang adil dan rasional, mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota legislatif.
Penerapan sistem ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang seringkali disorot oleh masyarakat, di mana pendapatan anggota DPR dianggap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas rakyat Indonesia. Dengan pengaturan yang lebih sederhana, diharapkan akan ada penghematan dalam anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti program-program pembangunan yang lebih bermanfaat.
Selain itu, sistem ini juga akan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran negara dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPR. Mengingat bahwa gaji yang diterima oleh anggota DPR akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dampak dari Pembubaran DPR terhadap Kekuatan Eksekutif
Pembubaran DPR tidak hanya mempengaruhi lembaga legislatif, tetapi juga akan berdampak pada sistem pemerintahan secara keseluruhan. Tanpa adanya lembaga legislatif yang berfungsi, seluruh kebijakan pemerintah akan lebih sulit diawasi dan dikontrol. Kekuasaan yang terpusat pada Presiden dapat membuka ruang bagi terjadinya kesewenang-wenangan, di mana tidak ada lagi mekanisme pengawasan yang efektif.
Selain itu, jika DPR dibubarkan, masyarakat akan kehilangan saluran formal untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini akan menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan rakyat, karena mereka tidak memiliki perwakilan di legislatif yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Demonstrasi, meskipun sah dalam demokrasi, bukanlah jalan utama dalam mengatasi masalah-masalah negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap eksekutif yang dilakukan oleh legislatif sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Reformasi terhadap DPR memang diperlukan untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif dan memperbaiki hubungan antara DPR dan masyarakat. Namun, pembubaran DPR bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, penerapan single salary system untuk anggota DPR dapat menjadi langkah yang lebih konstruktif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial. Pembubaran DPR akan memusatkan kekuasaan di tangan Presiden, yang dapat mengarah pada kekuasaan tunggal dan potensi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, reformasi pengantian seluruh anggota DPR dan penggajian dengan sistem yang lebih adil dan transparan adalah alternatif yang lebih bijaksana daripada pembubaran DPR, demi menjaga demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan hak-hak rakyat.
Mamuju, Sabtu 30 Agustus 2025.
