MAMASA – Tokoh masyarakat ikut menanggapi polemik yang terjadi di Pemkab Mamasa beberapa bulan terakhir.
Pemkab Mamasa di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Yakub Solon menerima banyak aksi unjuk rasa.
Permasalahan tersebut antara lain soal penganggaran hingga isu mutasi ASN.
Menurut Kepala Hadat Balla Kabupaten Mamasa, Thomas D, permasalahan saat ini bukan sepenuhnya kesalahan Pj bupati.
“Seperti honor pegawai. Ini kan sudah terjadi sejak masanya Pak Ramlan, tidak mungkin juga Pj bupati mau pakai uang pribadi,” jelas Thomas via telepon, belum lama ini.
Thomas pun menceritakan pengalamannya saat mengunjungi RSUD Kondosapata Mamasa, beberapa waktu lalu.
Saat itu, dirinya mendapati rumah sakit dalam keadaan listrik padam serta sebagian tenaga kesehatan tidak bertugas.
Alasannya, kata Thomas, tagihan listrik menunggak dan honor tenaga kesehatan belum dibayar.
“Jadi memang pelik masalah di Mamasa,” sambungnya.
Olehnya, Thomas mengatakan siapapun bupati tak akan mudah menyelesaikan seluruh masalah di Pemkab Mamasa saat ini.
Thomas pun meminta publik tidak terburu-buru menilai kinerja Yakub Solon.
“Pak Pj baru sekitar dua bulan menjabat, kita beri dulu kesempatan,” imbaunya.
Terlebih lagi, kata Thomas, ada dua pemegang kebijakan dalam pemerintahan yaitu DPR dan bupati. Keduanya tak boleh mengambil keputusan sepihak.
Thomas D lalu mengajak seluruh pihak duduk bersama mencari solusi untuk pembangunan Mamasa.
“LSM, akademisi, aktivis dan media baiknya duduk bersama Pj bupati memikirkan solusi untuk permasalahan di Kabupaten Mamasa,” jelasnya.