MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan daerah dengan intensitas bencana alam cukup tinggi.
Sejak awal 2021, berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor melanda wilayah ini.
Pemerintah pun dituntut lebih sungguh-sungguh menghadapi peristiwa alam, terutama risiko bencana.
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulbar, Ikhsan Willy, mengatakan, perlu ada kajian serta aksi nyata terkait kebencanaan.
Baca juga: “Teror” Longsor di Wilayah Mamasa, Salah Siapa?
“Saya menyebut ini politik bencana. Bagaimana bencana itu bisa diatasi sebelumnya, perlu ada mitigasi, kajian bencana. Dan, bukan sekadar apa hasilnya, tapi juga ada aksi di situ,” terang Ikhsan, Selasa, 9 November 2021.
Dalam hal ini, Ikhsan menilai pemerintah sama sekali tidak menunjukkan keseriusan. Itu terbukti dari tidak adanya dokumen risiko bencana yang dihasilkan Pemprov Sulbar.
“Sekarang kita ingin melihat sikap pemerintah dalam mengurangi risiko bencana, mana itu dokumennya, kajian risiko bencana, seperti apa daya rusaknya. Ini kan tidak ada,” ketusnya.
Menurut dia, persoalan bencana juga merupakan bentuk perang. Harus ada persiapan matang menghadapi fenomena alam yang terjadi.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta bersikap tegas, jelas, dan terukur dalam menyoal isu tersebut.
Apalagi, kata Ikhsan, peta bencana Sulbar menunjukkan hampir semua kabupaten masuk status zona merah.
Ikhsan Willy yang saat ini fokus di lembaga Yayasan Maju Tani Rakyat Makmur Indonesia (Yanmarindo) juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kaidah lingkungan dalam setiap pengerjaan proyek pembangunan.
“Contoh, di sepanjang jalur Trans Sulawesi. Meng-cutting gunung harus berdasarkan kaidah lingkungan, tidak serta merta mengikis. Hasil cutting ini harus ditanami kayu-kayuan untuk mengantisipasi longsor,” jelasnya.
HARLY
