Ambon (ANTARA) – Pemerintah provinsi Maluku bersama SKK Migas dan KKKS menggelar lokakarya yang mendiskusikan Aspek Hukum Penawaran PI 10 persen, mekanisme dana bagi hasil migas, jenis-jenis kontrak kerja sama migas, dan peningkatan kapasitas vendor lokal.
Keterangan tertulis dari Departemen Humas SKK Migas wilayah Papua dan Maluku yang diterima Antara, Sabtu, menyebutkan, acara tersebut berlangsung di Kota Ambon tanggal 30 Oktober 2019 dan dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas N. Orno.
Acara juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Warttimury, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur Syarif Makmur, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Supply dan Analisis Biaya Widi Santuso, dan yang mewakili Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu.
Diskusi, yang dipandu oleh Dr. Josep Antonius SS., MA, akademisi dari UNPATTI, berlangsung konstruktif sejak awal pembahasan oleh 11 Narasumber.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari SKK Migas (Divisi Hukum, Divisi PRS & Analisis Biaya, Perwakilan SKK Migas Pamalu). Kementerian ESDM, cq Ditjen Migas (Dir. Pembinaan Program, Dir. Pembinaan Usaha Hulu), Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan), dan KKKS Maluku
Dalam diskusi bersama itu terjadi penyampaian penekanan agar Provinsi Maluku bisa mendapatkan kepastian PI 10 persen dan Kepastian Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kabupaten Penghasil Migas. Hal itu tidak hanya disampaikan para pemimpin daerah namun juga oleh hampir seluruh peserta lokakarya.
Pada sesi lain disampaikan kepada peserta lokakarya perihal permintaan dukungan menjaga kelancaran operasi migas di wilayah Maluku oleh KKKS Citic Seram dan Kalrez yang akan melanjutkan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi selama 20 tahun ke depan, serta rencana Operasional KKKS tahap Development Inpex Masela, juga sekaligus perkenalan perdana KKKS Eksplorasi Balam Energy kepada stakeholder, yang dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan Seismik di WK Seram Timur.
Sebagai penutupan, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas yang mempertemukan para pemangku kepentingan dalam acara itu.
Lucky menilai lokakarya tersebut sangat penting bagi Maluku. Ia juga berharap nantinya SKK migas dapat hadir dalam undangan hearing dengan DPRD Maluku dan bisa juga akan diundang dalam pertemuan dengan seluruh pengusaha Maluku dan Kamar Dagang Maluku untuk memberikan pemahaman serupa.